Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA DESA NUSANTARA Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Yandri Susanto menyatakan Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum)Â di desa dan kelurahan. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
Yandri menegaskan, Kementerian Desa PDTT saat ini tengah menyiapkan regulasi agar penggunaan Dana Desa untuk Posbankum memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut akan dituangkan melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan ditargetkan mulai berlaku pada tahun anggaran mendatang.
“Saya sudah berdiskusi dengan Menteri Hukum. Melalui Permendes, kami akan memastikan mulai tahun anggaran berikutnya, salah satu menu Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai operasional Posbankum,” ujar Yandri kepada media, Sabtu (13/12/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Posbankum menjadi bagian dari prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa. Posbankum dinilai mampu menjawab tantangan besar di desa, khususnya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Selain itu, dukungan anggaran dari Dana Desa diharapkan dapat menjamin keberlanjutan peran paralegal desa dan juru damai desa dalam memediasi berbagai persoalan hukum masyarakat agar tidak berujung pada proses pengadilan.
Yandri juga mengapresiasi inisiatif Kementerian Hukum yang menghadirkan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai langkah tersebut sangat strategis mengingat masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat desa.
“Kehadiran Posbankum sangat dibutuhkan. Literasi hukum masyarakat desa masih rendah. Persoalan kecil, mulai dari sengketa irigasi hingga konflik akibat media sosial, sering kali membesar dan memicu kegaduhan sosial,” jelasnya.
Dengan jumlah desa yang mencapai 75.266 desa di seluruh Indonesia, Yandri berharap Posbankum dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang merata.
Redaksi01-Alfian
