JAKARTA DESA NUSANTARA Setahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan capaian signifikan, tidak hanya dalam peningkatan ketahanan gizi anak-anak, tetapi juga dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Program yang menyasar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia sekolah ini terbukti memicu gerakan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, pelaku UMKM, dan koperasi desa dalam rantai pasok bahan pangan nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menyebut MBG sebagai langkah strategis yang menjawab dua tantangan sekaligus: kebutuhan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, jaminan permintaan yang stabil mendorong perputaran ekonomi yang lebih dinamis dan menciptakan efek pengganda bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Agustomi Masik, menegaskan pentingnya penguatan peran desa dalam rantai pasok pangan program MBG.
Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan, fasilitasi alat produksi, dan penguatan koperasi desa menjadi kunci keberlanjutan program.
Dari sisi pengawasan dan kualitas pangan, Auditor Ahli Pertama dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kholiddin, menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan MBG.
Ia menambahkan, program ini dapat menjadi model inovatif dalam integrasi kebijakan gizi dan ekonomi kerakyatan di masa depan.
Implementasi nyata terlihat di sejumlah daerah seperti Kolaka dan Banyumas, di mana pemerintah daerah telah membentuk dapur produksi berbasis UMKM dan koperasi desa. Langkah ini membuka lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa.
Data awal dari pemerintah daerah menunjukkan adanya lonjakan transaksi hasil pangan lokal sejak program MBG digulirkan, menandakan geliat ekonomi akar rumput mulai menunjukkan tren positif.
Pemerintah pusat kini tengah menjajaki integrasi MBG dengan sistem digital monitoring guna memastikan distribusi bahan pangan yang merata dan transparan. Pendekatan berbasis teknologi ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan publik menuju akuntabilitas yang lebih tinggi.
Redaksi01-Alfian