Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMERINTAH Kabupaten Luwu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat desa melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh kepala desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah ini telah resmi terdaftar sebagai peserta dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan tersebut sekaligus membuka peluang bagi desa untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan. Perangkat desa yang belum tercakup APBD dapat diakomodasi melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu, Kasmaruddin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga mendorong setiap desa mengalokasikan anggaran untuk 50 pekerja rentan. Skema ini dilakukan secara kolaboratif, di mana 50 peserta ditanggung APBD perubahan desa atau Pendapatan Asli Desa (PAD), sementara 50 peserta lainnya dibiayai Pemkab Luwu.
“Pemkab bersama Dinas Tenaga Kerja sudah menyiapkan Rp220 juta untuk mendukung program ini. Kami berharap desa tidak asal tunjuk, tapi betul-betul mendaftarkan masyarakat yang layak, terutama pekerja rentan dan miskin ekstrem,” tegasnya pada Rabu (17/09/2025).
Ia juga menekankan perlunya validasi data penerima agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. “Selama ini masih ada bantuan tidak sesuai kondisi. Tidak boleh lagi ada rumah mewah mendapat jatah beras, sementara warga miskin justru terlewat,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Luwu berharap desa-desa dapat memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program jaminan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
Redaksi01-Alfian
