Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MASA depan pembangunan desa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, kini memasuki babak krusial. Pemerintah pusat melalui pembahasan APBN 2026 memproyeksikan adanya pemangkasan alokasi Dana Desa, yang sebelumnya menjadi salah satu instrumen utama penggerak pembangunan di tingkat desa.
Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 26 desa di Pangkep menerima alokasi Dana Desa lebih dari Rp1 miliar. Angka tersebut mampu menopang berbagai program prioritas desa, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, dengan proyeksi pengurangan anggaran di tahun 2026, desa-desa di Pangkep dituntut lebih kreatif dalam menyusun strategi pembangunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan desa sebagai langkah antisipasi.
Kepala DPMD Pangkep menegaskan bahwa desa tidak boleh bergantung sepenuhnya pada Dana Desa, melainkan harus mengoptimalkan potensi lokal serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dana Desa tetap penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana desa bisa mandiri dengan mengelola potensi ekonomi, pariwisata, dan koperasi,” ujarnya pada Minggu (24/08/2025).
Pemangkasan Dana Desa 2026 ini dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, ruang fiskal desa berpotensi terbatas. Namun, di sisi lain, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat inovasi desa dalam mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat serta membangun desa berketahanan iklim dan sosial.
Dengan arah kebijakan baru ini, Pangkep dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menata strategi pembangunan desa. Fokus tidak lagi semata pada besaran dana, melainkan pada kualitas pengelolaan, transparansi, serta kemandirian desa dalam menciptakan kesejahteraan warganya.
Redaksi01-alfian
