Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ANTALYA – Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi salah satu pendekatan yang dipelajari Indonesia dari Brasil untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. Kerja sama kedua negara dijajaki melalui pembahasan program pemberdayaan masyarakat, pembiayaan konservasi, dan pengembangan sistem sertifikasi kredit karbon.
Penjajakan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara delegasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan perwakilan Brasil di sela Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026).
Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati mengatakan, salah satu pengalaman Brasil yang menjadi perhatian Indonesia adalah pendekatan konservasi yang menghubungkan perlindungan hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu (14/11/2026).
Program tersebut dijalankan Fundação Amazônia Sustentável (FAS) dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Aspek yang diperhatikan meliputi akses air minum, energi surya, konektivitas internet, serta ketahanan pangan.
Pendekatan itu menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia untuk melihat bagaimana konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
Selain pemberdayaan masyarakat, kedua delegasi membahas mekanisme pembiayaan perlindungan hutan yang telah dikembangkan Brasil, termasuk Amazon Fund. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam mempelajari pembiayaan berbasis hasil dan pemanfaatan dukungan pendanaan internasional untuk memperkuat konservasi.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut diwakili Haruni Krisnawati bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi. Sementara itu, Brasil diwakili Direktur Jenderal FAS Virgilio Viana serta Marco Tulio Scarpelli Cabral dari bidang iklim, energi, dan lingkungan di Kementerian Luar Negeri Brasil.
Pembahasan juga mencakup peluang pertukaran pengalaman mengenai Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon yang dikembangkan di Brasil. Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat kredibilitas kredit karbon melalui metodologi berbasis sains, ketertelusuran, verifikasi, dan tata kelola transparan.
Bagi Indonesia, pengembangan sistem sertifikasi karbon yang kredibel berkaitan dengan upaya memperkuat pasar karbon kehutanan. Pembelajaran dari Brasil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan pendekatan sertifikasi dengan kondisi nasional.
Penjajakan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (FOLU Net Sink 2030), penguatan Perhutanan Sosial, dan pemulihan ekosistem. Ketiga agenda itu membutuhkan pendekatan pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memperdalam kerja sama, kedua pihak turut menjajaki keterlibatan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menghubungkan hasil penelitian, pengalaman lapangan, dan dukungan pendanaan dalam pengelolaan hutan tropis.
Ristianto Pribadi menambahkan, tindak lanjut pembahasan tersebut mencakup kemungkinan penyusunan dokumen kajian bersama atau white paper mengenai peluang kemitraan Indonesia–Brasil. Kedua pihak juga menjajaki penyelenggaraan lokakarya teknis untuk membahas pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Lokakarya tersebut direncanakan berlangsung pada Februari atau Maret 2027. Namun, waktu pelaksanaan dan agenda kegiatan masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Penjajakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Kemenhut memperluas kemitraan dengan negara-negara pemilik hutan tropis. Melalui pertukaran pengalaman tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan hutan yang menggabungkan perlindungan ekosistem, pembiayaan berkelanjutan, tata kelola karbon yang kredibel, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. []
Redaksi02
