Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
CIREBON – Pemerintah desa di Kabupaten Cirebon mendapat peran lebih besar dalam penanganan tuberkulosis (TB) setelah pemerintah kabupaten menetapkan 60 desa sebagai Desa Siaga TB. Program ini diarahkan untuk memperluas penemuan kasus, memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, serta mencegah penularan di lingkungan masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerintah desa, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan kader kesehatan. Ketiganya diharapkan bekerja sama menjangkau warga yang berisiko, mendampingi pasien selama pengobatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada penderita TB.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, penanganan TB tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Keterlibatan seluruh unsur pemerintahan diperlukan karena penyakit tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial dan produktivitas masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengintegrasikan skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekaligus memperluas jangkauan pemeriksaan melalui pembentukan Desa Siaga TB.
“Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir,” ujar Imron dalam arahannya di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026).
Imron meminta perangkat daerah, kepala puskesmas, pemerintah desa, dan kader kesehatan aktif menemukan kasus TB, memastikan pasien menyelesaikan pengobatan, serta mengurangi stigma terhadap penderita.
“Lakukan penemuan kasus secara aktif, kawal pengobatan pasien hingga tuntas, dan hilangkan stigma di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain pemeriksaan dan pengobatan, pemerintah desa juga perlu memperhatikan faktor lingkungan yang dapat berkaitan dengan pencegahan penularan. Ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan, penanganan TB membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Menurutnya, keterlibatan aparatur dan unsur masyarakat di tingkat desa diperlukan agar upaya pencegahan serta pengobatan dapat menjangkau warga secara langsung.
Wiyagus mendorong pemerintah desa melibatkan kader kesehatan, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mendampingi orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien. Pendampingan tersebut diharapkan mendorong mereka menjalani pemeriksaan dan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT).
Ia menyoroti cakupan pemberian TPT bagi kontak erat penderita TB di Jawa Barat yang masih berada pada angka 17 persen. Menurutnya, rendahnya cakupan terapi pencegahan dapat menghambat upaya memutus rantai penularan.
“Jawa Barat peringkat kedua, bagus. Tapi ketika treatment berikutnya, yaitu pemberian TPT ini masih rendah, masih di angka 17 persen, jadi percuma, akan terus menular,” ungkap Wiyagus.
Wiyagus mencontohkan Kabupaten Demak yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa untuk mendampingi warga menjalani terapi pencegahan. Pola tersebut dinilai dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Ia juga meminta pemerintah daerah memasukkan program penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Wiyagus, penanganan TB perlu menjadi perhatian lintas sektor karena pengobatan dalam jangka panjang berpotensi mengganggu aktivitas kerja dan pendapatan keluarga pasien.
Penetapan 60 Desa Siaga TB di Kabupaten Cirebon diharapkan memperkuat upaya penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pencegahan penularan melalui keterlibatan pemerintah desa serta unsur masyarakat. Keberhasilan program tersebut bergantung pada kesinambungan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan hingga tingkat desa. []
Redaksi02
