Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Bangladesh menargetkan pelaksanaan awal rencana induk pariwisata pada Januari 2027 untuk mengembangkan 1.498 potensi destinasi, menarik 5,58 juta wisatawan, dan menciptakan 21,94 juta peluang kerja hingga 2041.
DHAKA – Pemerintah Bangladesh menargetkan pelaksanaan tahap awal Rencana Induk Pariwisata Nasional (National Tourism Master Plan) mulai Januari 2027, setelah dokumen strategis yang mencakup sekitar 1.498 potensi destinasi wisata itu dirampungkan dan memperoleh persetujuan pemerintah. Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman pengembangan pariwisata secara terpadu hingga 2041.
Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman diperkirakan akan meluncurkan dokumen tersebut pada Desember 2026 dalam rangkaian Festival Bangladesh di Dhaka. Kegiatan selama lima hari itu direncanakan berlangsung pada 27–31 Desember, tetapi jadwal final dan kehadiran perdana menteri masih menunggu konfirmasi resmi.
Kepala Eksekutif Badan Pariwisata Bangladesh (Bangladesh Tourism Board/BTB), Mutasim Billah Faruqui, mengatakan dokumen itu ditargetkan diserahkan kepada kementerian terkait pada pekan pertama Desember. Sebelum itu, BTB menunggu hasil peninjauan dari komite yang dijadwalkan diterima paling lambat 30 November, sebagaimana diberitakan BSS.
“We expect to submit the master plan to the ministry in the first week of December. If we can complete the finalisation process and secure approval from the National Tourism Council, we aim to begin implementation in January,” kata Faruqui.
Ia menjelaskan, setelah menerima hasil peninjauan, BTB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Kementerian Penerbangan Sipil dan Pariwisata untuk diproses lebih lanjut. Persetujuan Dewan Pariwisata Nasional menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan dimulai.
Penyusunan rencana induk itu telah berlangsung sejak 2019, tetapi mengalami sejumlah penundaan akibat pandemi COVID-19, persoalan administrasi, serta proses peninjauan pada periode pemerintahan sebelumnya.
Dokumen tersebut memuat peta jalan pengembangan pariwisata jangka panjang periode 2024–2041. Sebanyak 1.498 potensi wisata di delapan divisi administratif Bangladesh telah diidentifikasi untuk dikembangkan melalui pembenahan infrastruktur, produk wisata, pengelolaan destinasi, pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah memasang target ambisius pada 2041, yakni mendatangkan 5,58 juta wisatawan dan menciptakan 21,94 juta peluang kerja. Untuk mencapainya, rencana induk mencakup pengembangan wisata pantai, ekowisata, budaya, warisan sejarah, religi, petualangan, sungai, pedesaan, kapal pesiar, serta sektor pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (meetings, incentives, conferences and exhibitions/MICE).
Selain pembangunan fasilitas fisik, dokumen tersebut mengusulkan pembenahan sistem pelayanan dan tata kelola. Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi penerapan visa elektronik, peningkatan keamanan wisatawan, penguatan manajemen destinasi, serta perluasan kemitraan pemerintah dan swasta untuk menarik investasi.
Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian dari strategi. Pemerintah merencanakan pembentukan pusat pelatihan regional, organisasi pengelola destinasi (destination management organisations), serta badan khusus pengembangan pariwisata. Kerangka pelaksanaan akan mengatur pembagian tanggung jawab lembaga, sumber pembiayaan, prioritas proyek, dan mekanisme pemantauan.
Faruqui menegaskan, tahap awal pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hotel, resor, dan fasilitas wisata lainnya. Pemerintah juga akan memprioritaskan promosi destinasi, konsultasi dengan pelaku usaha, pelibatan masyarakat, serta koordinasi antarlembaga dan sektor swasta.
“Our objective is to start implementing the activities outlined in the master plan from January,” ujarnya.
Dukungan terhadap pengembangan pariwisata juga disampaikan pemerintah di parlemen. Tarique Rahman sebelumnya menyatakan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap melalui proyek-proyek yang mengacu pada rencana induk.
Pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan lahan milik Bangladesh Parjatan Corporation di Cox’s Bazar, Sylhet, dan Khulna untuk pembangunan hotel serta fasilitas pariwisata berstandar internasional. Di Cox’s Bazar, lahan seluas 132,44 hektare telah diidentifikasi untuk pengembangan melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta.
Selain itu, pembangunan lembaga pelatihan pariwisata modern tengah disiapkan di kompleks Motel Laboni untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di bidang perhotelan dan pelayanan wisata.
Menteri Penerbangan Sipil dan Pariwisata M Rashiduzzaman Millat juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang merampungkan rencana induk terpadu yang mencakup sekitar 1.498 lokasi wisata. Bersamaan dengan itu, pemerintah mulai menyusun Kebijakan Pariwisata Nasional 2026 serta mengembangkan wisata berbasis masyarakat, memperkuat keamanan pengunjung, dan memperbaiki data sektor pariwisata.
Pelaku industri menilai keberhasilan rencana tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan, investasi terkoordinasi, pengelolaan destinasi yang profesional, dan peningkatan kualitas layanan. Ketua Asosiasi Operator Tur Bangladesh (Tour Operators Association of Bangladesh/TOAB), Mohammad Hanif, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pariwisata, pelatihan profesional, dan dukungan kebijakan.
Mantan Ketua TOAB Md Rafeuzzaman mendorong peningkatan pengalaman wisatawan dan mutu pelayanan agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik (Pacific Asia Travel Association/PATA) Chapter Bangladesh, Taufiq Rahman, menilai keterlibatan sektor swasta, pengelolaan destinasi, partisipasi masyarakat, kelestarian lingkungan, pemasaran, dan konektivitas perlu mendapat perhatian besar.
Dengan rencana induk yang menghubungkan pengembangan destinasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan keterlibatan masyarakat, Bangladesh berupaya mengubah potensi wisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keberhasilan target tersebut akan sangat ditentukan oleh kepastian persetujuan, pembiayaan, serta pelaksanaan program secara konsisten mulai 2027. []
Redaksi 01
