Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk UMKM melalui penguatan fasilitas pascaproduksi serta jaringan pemasaran.
JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi penghubung antara produsen desa dan pasar yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah menyiapkan penguatan fungsi koperasi sebagai pembeli atau offtaker hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui dukungan peralatan pengolahan pascaproduksi mulai 2027.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, penguatan peran tersebut diperlukan agar hasil produksi masyarakat desa memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi dan nilai jual yang lebih baik. Koperasi diharapkan mampu menyerap produk lokal sekaligus menghubungkan petani, peternak, perajin, dan pelaku usaha dengan konsumen.
“Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi,” kata Ferry.
Selain penyerapan hasil produksi, pemerintah mendorong pemasaran produk UMKM melalui gerai dan bazar KDKMP. Kemitraan dengan petani, peternak, perajin, koperasi yang telah berkembang, serta pelaku usaha lokal juga diarahkan untuk memperkuat jaringan distribusi di tingkat desa.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menyebut keberadaan koperasi diharapkan dapat memangkas jalur perdagangan yang panjang. Dengan demikian, produsen lokal berpeluang memperoleh akses pasar lebih luas dan posisi tawar yang lebih kuat.
“KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Kurnia, sebagaimana diberitakan Portalindo, Jumat, (13/11/2026).
Namun, perluasan peran koperasi juga perlu memperhatikan keberadaan pelaku usaha yang telah lebih dahulu beroperasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya kemitraan terbuka dan persaingan usaha yang sehat. Karena itu, pengembangan KDKMP diharapkan menjadi penguat bagi usaha mikro dan kecil, bukan justru mengambil ruang usaha mereka.
Data pemerintah menunjukkan, hingga 15 Oktober 2026 sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, dasbor Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026 mencatat 85.427 transaksi sepanjang 2026 dengan nilai mencapai Rp208,64 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan aktivitas perdagangan koperasi mulai berjalan. Meski demikian, penguatan fungsi sebagai penyerap hasil produksi membutuhkan dukungan sarana pascapanen, tata kelola usaha yang baik, kemitraan yang adil, serta kepastian pasar bagi produk masyarakat.
Dengan pengembangan fungsi tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi simpul distribusi barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi saluran pemasaran yang memberi nilai tambah bagi hasil produksi desa. Keberhasilan peran ini akan ditentukan oleh kemampuan koperasi membangun kerja sama yang sehat dengan produsen dan pelaku usaha setempat, sehingga manfaat ekonomi dapat lebih banyak dirasakan masyarakat desa. []
Redaksi 01
