Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Menhut Raja Juli Antoni menyebut kawasan perhutanan sosial memiliki kejadian karhutla lebih sedikit, sehingga pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan didorong untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga.
SIGI – Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dinilai menjadi salah satu strategi efektif untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut kawasan perhutanan sosial, termasuk hutan adat dan hutan desa, mencatat kejadian kebakaran lebih sedikit dibandingkan kawasan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli saat berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat adat, perlu menjadi prioritas karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelola.
“Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik,” kata Raja Juli Antoni sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu, (14/11/2026).
Ia menjelaskan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial merupakan bagian dari kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan.
Pemanfaatan kawasan dapat diarahkan pada kegiatan produktif melalui penanaman komoditas bernilai ekonomi, seperti durian, pala, dan alpukat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan kelestarian hutan.
“Harapannya dengan program ini kawasan perhutanan sosial dapat dikelola secara produktif seperti dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti durian, pala, dan alpukat,” ucapnya.
Untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan, Kementerian Kehutanan tetap mengoptimalkan pengawasan lapangan. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat.
“Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Hingga Oktober 2026, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 11.364 Surat Keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial dengan luas pengelolaan mencapai 8,47 juta hektare. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah Indonesia.
Di Sulteng, sebanyak 1.358 SK perhutanan sosial telah diterbitkan dengan luas mencapai 160.310,89 hektare. Persetujuan tersebut menjangkau 37.383 KK yang tersebar di 194 desa pada 12 kabupaten dan kota.
Besarnya cakupan program tersebut menunjukkan peran penting masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Pemerintah berharap akses kelola yang diberikan dapat diikuti pengawasan, pendampingan, dan pengembangan usaha produktif agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan. Dengan keterlibatan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, perhutanan sosial diharapkan semakin berkontribusi dalam mencegah karhutla sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. []
Redaksi 01
