Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOYOLALI – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) sekaligus sarana memperluas pelayanan kebutuhan pokok bersubsidi bagi masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menyatakan sekurang-kurangnya 20 persen pendapatan koperasi akan dialokasikan untuk pendapatan asli desa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat meninjau operasional KDMP Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/10/2026). Ia menilai keberhasilan koperasi penting bagi desa karena program tersebut memanfaatkan Dana Desa dan diharapkan memberi manfaat langsung kepada warga.
“Ya, jadi memang Kopdes ini menggunakan Dana Desa. Oleh karena itu kami dari Kementerian Desa punya kepentingan yang sangat besar. Kopdes ini harus berhasil. Karena juga di Inpres nomor 17 (tahun 2025) juga diatur, sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan Kopdes ini akan menjadi pendapatan asli desa,” kata Menteri PDT, Yandri Susanta, diwawancarai para wartawan saat mengecek operasional KDMP Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/10/2026).
Alokasi pendapatan tersebut diharapkan berasal dari akumulasi margin atau keuntungan penyaluran barang bersubsidi dan layanan dari sejumlah mitra. Dengan skema itu, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi distribusi, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.
“Misalkan gas ada (keuntungan) Rp 2,500, marginnya pupuk ada, dapat dari PLN, dapat dari PT Pos dan lain sebagainya. Itu akumulasi dari keuntungan nanti, 20 persennya masuk menjadi pendapatan asli desa,” ujarnya.
Dalam peninjauan di Sobokerto, Yandri didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Turut hadir Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, Bupati Boyolali, serta sejumlah pihak lainnya.
Setelah dari Sobokerto, Yandri melanjutkan kunjungan ke empat KDMP lain di Boyolali, yakni KDMP Kismoyoso dan Pandeyan di Kecamatan Ngemplak, serta KDMP Trayu dan Banyudono di Kecamatan Banyudono.
Selain kontribusi terhadap pendapatan desa, koperasi tersebut diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pokok, terutama barang bersubsidi pemerintah, bagi masyarakat setempat. Pengoperasiannya juga diharapkan melibatkan warga desa sebagai tenaga kerja.
“Yang bekerja juga kan warga desa. Pelayanan juga untuk desa. Jadi ini sangat strategis, oleh karena itu kita harus wajib menyukseskan,” ucap dia.
Pembangunan KDMP, menurut Yandri, dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan. Untuk tahap yang sedang dibangun, lahan ideal yang digunakan berukuran 20 x 30 meter atau seluas 600 meter persegi. Pemerintah juga akan mencari solusi bagi desa yang belum memiliki lahan sesuai kebutuhan.
“Bagaimana dengan tanah yang tidak ideal, tetap dibangun, ya tetap dibangun tahap berikutnya. Kemudian kalau nanti juga belum punya tanah, juga tetap akan kita carikan solusi supaya ada lokasinya,” jelas Yandri.
Target pemerintah, lanjutnya, adalah agar seluruh desa di Indonesia memiliki KDMP sehingga warga di setiap desa dapat memperoleh pelayanan penyaluran barang bersubsidi. Ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat desa menjadi salah satu alasan pemerataan program tersebut.
“Karena setiap desa itu punya warga yang memang menerima barang-barang bersubsidi. Termasuk tadi gas LPG, punya hak juga. Bukan hanya satu, dua desa. Tapi semua desa berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari Negara melalui barang-barang bersubsidi,” imbuh dia.
Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pembangunan koperasi. Ia menyebut dukungan berbagai pihak, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara dan unsur TNI, sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan yang disampaikan dalam keterangannya.
“Jadi memang ini (pembangunan KDMP) bertahap ya, kita terima kasih kepada Agrinas Pangan Nusantara, terutama kepada Pak Wapang (Wakil Panglima), Pak TNI, Pak Pangdam, karena tanpa kegesitan mereka, ya enggak mungkinlah 35.000 dalam setahun itu terbangun. Maka perlu kerja sama semua pihak termasuk tadi manajer Kopdes, kemudian Pak Kadesnya, kemudian pengurusnya. Intinya ini adalah kolaborasi tidak bisa hanya kerja sendirian,” sambungnya.
Selain ketersediaan lahan, lokasi koperasi harus memenuhi persyaratan clear and clean atau jelas dan tidak bermasalah, serta mudah dijangkau masyarakat. Persyaratan itu menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas koperasi dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Terkait hubungan KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Yandri menyatakan keduanya diharapkan berjalan berdampingan dan saling mendukung. Menurut dia, keberadaan koperasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan unit usaha desa yang telah berkembang.
“BUMDes dengan Kopdes, Insyaallah saling memperkuat. Itu pertanyaan saya pertama waktu bulan puasa tahun 2025, ketika Ratas pertama membentuk Kopdes. Saya tanya dengan Bapak Presiden, Pak, gimana dengan Kopdes dan Bumdes? Dua-duanya tetap harus jalan, karena memang selama ini unit usaha antara Kopdes dengan Bumdes Insyaallah irisannya sangat sedikit,” terangnya.
Ia mencontohkan BUMDes yang bergerak di bidang produksi, seperti usaha ayam petelur, ikan nila, atau desa wisata, dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dengan demikian, unit usaha desa dapat saling melengkapi dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Misalkan disini ada Desa Wisata nanti, mungkin kebutuhan dari Desa Wisata itu bisa disuplai oleh Kopdes. Jadi intinya tidak akan tumpang tindih, tidak akan saling mengkerdilkan, justru saling membesarkan antara Kopdes dan Bumdes,” ucap dia.
Yandri menambahkan, Kementerian Desa juga mengatur alur koordinasi antara BUMDes dan KDMP. Sinergi tersebut diharapkan membuat koperasi dan usaha milik desa dapat berkembang bersama, memperkuat pelayanan bagi warga, serta mendukung peningkatan pendapatan desa. []
Redaksi02
