Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MAJALENGKA – Pemerintah desa di Kabupaten Majalengka didorong memastikan setiap anggaran yang dikelola menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur. Penguatan akuntabilitas dan keselarasan program pembangunan menjadi fokus dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka itu berlangsung di Gedung Yudha Karya Abdi Negara. Pesertanya meliputi camat, kepala desa, dan perangkat desa se-Majalengka yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta disesuaikan dengan kebutuhan warga.
“Tugas kita sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan, baik itu pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Dalam kondisi keuangan yang ada, kita tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang diterima serta memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lingkungan terus berjalan,” ujar Bupati.
Selain pertanggungjawaban keuangan, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan desa juga menjadi perhatian. Keselarasan diperlukan agar program pembangunan di tingkat desa mendukung prioritas daerah.
Pemkab Majalengka menyatakan komitmennya menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga tingkat desa. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Majalengka Langkung SAE.
Dalam laporan kegiatan yang diberitakan Tintahijau, Kamis (15/10/2026), Ketua Pelaksana Workshop Meidijanto, yang juga Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menggali informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa.
Workshop juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas anggaran, mengembangkan sumber daya manusia, serta mendorong usaha ekonomi produktif masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menyasar tertib administrasi, tetapi juga bagaimana pengelolaan keuangan mendukung kemandirian desa.
Pada kegiatan tersebut, BPKP Jawa Barat memberikan penghargaan kepada desa-desa terbaik dalam kategori pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, dan pengelolaan keuangan desa. Apresiasi itu ditujukan kepada desa yang dinilai memiliki kinerja baik dalam administrasi, pengelolaan aset, keuangan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Pembahasan turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan melalui diskusi panel yang dipandu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, Abdul Ajid.
Galih Dimuntur Kartasasmita dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan materi mengenai pengawasan legislatif terhadap tata kelola keuangan desa. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, memaparkan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2026.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membahas aspek penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ihwan Mulyawan, menyampaikan materi mengenai penguatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah berharap aparatur desa semakin mampu mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik diharapkan mendukung pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan kemandirian desa. []
Redaksi02
