Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah desa pesisir Dompu diarahkan untuk memperkuat sarana perikanan, ekonomi masyarakat, serta pengelolaan potensi laut melalui keterlibatan pemerintah daerah dan warga sejak awal.
DOMPU – Sejumlah desa pesisir di Kabupaten Dompu (Dompu) menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diarahkan untuk memperkuat aktivitas perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Pembangunan KNMP tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan tertata, serta memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutriawarman menilai keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting agar pembangunan KNMP sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa pesisir.
“Kesuksesan KNMP sangat dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang paling memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya sebagaimana diberitakan Suara NTB, Jumat, (25/09/2026).
Menurut Ade, pemerintah daerah memiliki pemahaman terhadap kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, dan kebutuhan nelayan. Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan mulai dari perizinan, tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana pendukung hingga pemberdayaan masyarakat.
Di Dompu, pembangunan KNMP tahap kedua mencakup sejumlah desa, yakni Desa Nangamiro di Kecamatan Pekat, Desa Tolokalo, Desa Soro, Desa Hu’u, Desa Jambu, Desa Karama, Desa Kawangko, dan Desa Malaju. Sumber berita menyebut terdapat sembilan titik pembangunan tahap kedua, tetapi hanya delapan lokasi yang dirinci dalam laporan tersebut.
Selain pembangunan tahap kedua, KNMP Desa Jala yang merupakan bagian dari tahap sebelumnya juga masih menjadi perhatian. Pembangunan di lokasi itu mengalami keterlambatan sehingga memperoleh perpanjangan waktu dan ditargetkan rampung 100 persen pada September 2026.
Ade meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak, sementara pemerintah daerah mendorong koordinasi sejak awal dengan masyarakat di setiap lokasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan yang dapat menghambat pembangunan fasilitas di desa.
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan keterlambatan pembangunan KNMP Jala salah satunya dipengaruhi persoalan dengan masyarakat sekitar. Karena itu, ia meminta pelaksana pembangunan tahap kedua lebih awal berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar kebutuhan serta potensi setiap lokasi dapat diakomodasi.
“Kita tidak mau yang sembilan titik ini molor karena hal-hal kecil seperti ini,” katanya mengingatkan.
Dompu memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang besar, tetapi keterbatasan sarana dan prasarana dinilai membuat nelayan lokal belum dapat mengoptimalkannya secara maksimal. Kondisi tersebut juga membuat perairan Dompu menjadi lokasi aktivitas nelayan dari luar daerah, termasuk nelayan asal Sulawesi.
Pembangunan KNMP diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian fisik. Pemerintah dan pihak terkait juga didorong terus memberikan pembinaan serta pendampingan kepada nelayan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara produktif untuk mendukung kegiatan perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Jangan setelah pembangunan selesai, nelayannya dilepas begitu saja. Harus terus dibantu dan dibina, sehingga potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki bisa dioptimalkan,” harapnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
