Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sebanyak 1.287 rumah tangga di 44 lokasi di Maluku Utara menjadi sasaran pemerataan listrik melalui pembangunan pembangkit tenaga surya komunal, dengan kesiapan lahan dan perizinan menjadi penentu percepatan proyek.
MALUKU UTARA – Sebanyak 1.287 rumah tangga di 44 lokasi di Provinsi Maluku Utara menjadi sasaran Program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk membuka akses listrik bagi desa-desa yang belum terhubung jaringan distribusi PLN. Sebagian besar pembangunan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang dilengkapi baterai penyimpanan energi.
Program tersebut menyasar wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Dari 44 lokasi yang masuk dalam cakupan program, sebanyak 43 lokasi akan menggunakan PLTS komunal, sedangkan satu lokasi menggunakan PLTS yang terintegrasi dengan jaringan distribusi.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara Dony Noor Gustiarsyah mengatakan, pemanfaatan PLTS menjadi salah satu pendekatan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah perdesaan yang belum berlistrik.
“Program Lisdes ini merupakan salah satu upaya PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum berlistrik. Melalui pemanfaatan PLTS yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi, energi matahari yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan dan dimanfaatkan pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan,” ujar Dony.
Sebagaimana dilansir Kabarhalmahera, Jumat, (25/09/2026), pembangunan tersebut masih membutuhkan sinkronisasi antara PLN, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Koordinasi mencakup kesiapan lokasi, penyediaan lahan, dan penyelesaian perizinan sebelum konstruksi dimulai.
Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting karena sebagian lokasi pembangunan berada di kawasan tertentu, termasuk hutan lindung dan hutan produksi. Kondisi tersebut membuat penyediaan lokasi membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Selain status kawasan, tanaman produktif milik warga yang berada di area pembangunan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan ikut membantu mencari penyelesaian agar persoalan tersebut tidak menghambat proses konstruksi.
“Kami melihat antusiasme dan dukungan yang besar dari pemerintah kabupaten dan kota terhadap Program Lisdes ini. Melalui sinergi yang terbangun, kami berharap kebutuhan lahan dapat diselesaikan bersama dengan solusi terbaik, termasuk penyelesaian terhadap tanaman produktif masyarakat yang berada pada lokasi pembangunan,” kata Dony.
PLN juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, koordinasi kawasan, dan perizinan. Penyelesaian aspek tersebut dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan manfaat listrik segera diterima rumah tangga sasaran.
“Kami memohon dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk membantu proses penyediaan lahan, koordinasi kawasan, serta penyelesaian perizinan. Dengan lokasi yang sudah clear and clean, proses pembangunan dapat dilakukan lebih efektif dan manfaat listrik dapat segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Bagi masyarakat desa yang menjadi sasaran, program tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar penerangan. Akses listrik disebut dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya.
PLN menilai keberhasilan program di Maluku Utara tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyelesaikan aspek pendukung di masing-masing lokasi.
“Listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. PLN berkomitmen terus berkolaborasi untuk menghadirkan energi bagi masyarakat Maluku Utara,” tutup Dony.
Dengan sasaran 44 lokasi dan 1.287 rumah tangga, percepatan penyediaan lahan dan perizinan menjadi tahapan penting sebelum pembangunan fisik berjalan lebih jauh. Penyelesaian tahapan tersebut diharapkan mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat desa di Maluku Utara. []
Redaksi02 | Nadiya.
