Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SIDOARJO – Pengelolaan mangrove di kawasan pesisir didorong tidak hanya sebagai upaya menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil kesepakatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama sejumlah pemerintah daerah pesisir Pantai Utara Jawa dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kesepakatan itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan dan pelestarian mangrove. Pemerintah daerah menilai ekosistem tersebut memiliki potensi untuk menopang kegiatan ekonomi sekaligus menjadi perlindungan alami kawasan pantai.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pengelolaan mangrove akan diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pesisir. “Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Subandi, sebagaimana diberitakan Radar Jatim, Selasa, (11/08/2026).
Komitmen tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif, mulai dari pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha hingga penguatan peran warga dalam pengelolaan mangrove.
Dari sisi ekonomi, kawasan mangrove akan diarahkan untuk mendukung kegiatan seperti silvofishery, perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Penguatan kelembagaan ekonomi juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kelompok usaha, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) didorong meningkatkan kapasitas usaha, membangun kemitraan, memperoleh akses pembiayaan, serta mengelola kegiatan ekonomi secara profesional.
Selain itu, pemerintah daerah sepakat memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak melalui dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, dan tanggung jawab sosial lingkungan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat terbentuknya masyarakat pesisir yang lebih mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi.
Rencana aksi bersama juga akan disusun dengan menetapkan wilayah prioritas, kelompok penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi secara berkala. Dengan cara itu, program pemberdayaan tidak berhenti pada deklarasi, tetapi dapat diukur dampaknya bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Pemkab Sidoarjo berharap kolaborasi antardaerah dan pemangku kepentingan dapat membuat mangrove berfungsi secara bersamaan sebagai pelindung pesisir, sumber penghidupan, dan bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
