Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih harus dibarengi pembenahan tata kelola, pembagian kewenangan yang jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program mampu berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dosen FEB UI, Dewi Meisari Haryanti, mengatakan keberadaan Perpres memang dibutuhkan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan berbagai pihak di luar birokrasi pemerintah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah awal yang penting, namun keberhasilan operasional koperasi tetap bergantung pada tata kelola organisasi dan kualitas pengelolanya.
“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk ‘peraturan’, bukan hanya ‘instruksi’ yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi, sebagaimana dilansir Bisnis, Selasa (30/06/2026).
Dewi menjelaskan implementasi KopDes/Kel Merah Putih di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengurus koperasi dinilai masih harus melakukan berbagai improvisasi karena belum tersedia pedoman operasional yang jelas. Selain itu, pembagian kewenangan antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi juga belum terdefinisi secara tegas sehingga berpotensi menghambat efektivitas organisasi.
Ia mencontohkan masih adanya perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan untuk pembangunan gedung koperasi, termasuk belum jelasnya pembagian tugas dan mekanisme penggajian manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan organisasi dengan rantai komando yang tidak jelas sehingga sulit mencapai tujuan program.
“Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.
Selain aspek kelembagaan, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengurus melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan. Pengelola koperasi dinilai harus memiliki kemampuan manajemen keuangan, literasi digital, serta tata kelola usaha agar operasional koperasi berjalan secara profesional.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembentukan KopDes/Kel Merah Putih yang bersifat top-down harus diikuti dukungan konkret dari pemerintah, mulai dari penyediaan modal awal, ketersediaan bahan pokok bersubsidi, hingga pendampingan pengelolaan usaha. Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, koperasi berisiko tidak mampu menjalankan operasional secara optimal.
“Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai dasar operasional bagi 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Fokus program kini bergeser dari tahap pembentukan menuju penguatan operasional dengan target sedikitnya 40.000 koperasi aktif hingga akhir 2026. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan gerai sembako, layanan kesehatan dasar, layanan keuangan mikro, pergudangan, logistik, serta menjadi offtaker berbagai produk unggulan desa, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, dan industri kuliner. []
Redaksi02 | Nadiya.
