SERANG – Penguatan ketahanan pangan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam sektor pertanian. Melalui sosialisasi kebijakan di Serang, Banten, pemerintah mendorong desa-desa di seluruh Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal serta memperluas kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan sosialisasi kebijakan ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa menghadapi perubahan iklim digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan World Bank di Serang, Selasa (30/6/2026). Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa menghadapi cuaca ekstrem, kekeringan, hingga perubahan musim tanam yang berdampak terhadap produksi pangan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Irfan Aghasar, mengatakan berbagai kebijakan yang kini didorong pemerintah telah lebih dahulu dijalankan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui sejumlah program pemberdayaan masyarakat.
“Apa yang hari ini disosialisasikan oleh Kementerian Desa dan dibahas hari ini, kami telah kerjakan secara mandiri jauh hari sebelumnya. Contoh konkretnya adalah pengembangan budidaya perikanan sistem bioflok, program ayam petelur, hingga pembagian sumur bersih dengan menggunakan Sistem Kontrol QR Code melalui program Jaga Pangan,” ujar Irfan Aghasar, sebagaimana diberitakan Tribunnews, Rabu (01/07/2026).
Menurut Irfan, Gerakan Nasional Jaga Pangan yang diinisiasi ABPEDNAS bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Program tersebut dirancang untuk mendukung target ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan potensi lokal di masing-masing desa.
Ia juga mengapresiasi langkah Kemendes PDT yang dinilai responsif dalam menyiapkan strategi menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah perdesaan.
“Tentunya kami mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Kemendes, yang mampu mengantisipasi dan menyiapkan diri dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ke depan. Semoga ke depannya ABPEDNAS dapat terus mempererat kolaborasi taktis dengan Kemendes,” ungkap Irfan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati) diawali melalui sosialisasi ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim. Program tersebut akan diperluas ke desa-desa di seluruh Indonesia dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan World Bank, asosiasi desa, serta para kepala desa di Kabupaten Serang. Diharapkan sinergi pemerintah, organisasi desa, dan masyarakat mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara