Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BADUNG – Krisis pengelolaan sampah di Bali kian mengkhawatirkan dan mulai mengancam citra pariwisata Pulau Dewata. Tumpukan sampah ilegal ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk di Desa Buduk, Kabupaten Badung, sementara warga, pelaku usaha, dan pemerintah masih berupaya mencari solusi atas persoalan yang semakin kompleks tersebut.
Di Desa Buduk, Kabupaten Badung, tumpukan sampah membentang puluhan meter di tengah permukiman. Lokasi yang bukan merupakan tempat pembuangan resmi itu selama berbulan-bulan digunakan warga untuk membuang limbah rumah tangga. Sampah yang menumpuk terdiri atas sisa makanan, botol plastik, hingga berbagai barang rumah tangga yang dibuang sembarangan.
Warga setempat mengaku telah membayar iuran kepada desa untuk membuang sampah di lokasi tersebut. Namun setelah mendapat pertanyaan dari media, pemerintah setempat segera memerintahkan pembersihan kawasan itu.
Persoalan sampah di Bali semakin mencuat setelah penutupan sebagian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung. Pada April lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menghentikan penerimaan sampah organik di TPA tersebut dan mendorong pemerintah kabupaten serta masyarakat mengelola sampah secara mandiri.
Pakar perkotaan Buya Azmedia Istiqlal menilai kondisi pengelolaan sampah di Bali telah memasuki tahap krisis.
“Kondisi saat ini adalah krisis,” katanya kepada ABC.
“Orang-orang membakar sampah, sampah dibiarkan di pinggir jalan, sampah dibuang ke sungai, di belakang jurang.”
“Segala macam hal, dan itu tentu tidak baik untuk lingkungan di Bali.”
Pada Juni, Pemprov Bali kembali membuka TPA Suwung untuk menerima sampah organik selama dua hari dalam sepekan. Namun kebijakan tersebut dinilai belum mampu mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan.
Salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan Sungai Watch, Gary Bencheghib, mengatakan timnya menemukan semakin banyak titik penumpukan sampah dan praktik pembakaran sampah setelah pembatasan operasional TPA Suwung.
“Bali sedang mengalami yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.
“Ada banyak pertanyaan tentang di mana warga dapat membuang sampah. Banyak orang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.”
“Banyak warga di sekitar mengirimkan pesan minta bantuan, mengatakan ‘Saya ingin kamu datang dan membersihkan tumpukan sampah ini’,” kata Gary.
“Tetapi orang-orang terus membakar sampah tanpa henti… orang-orang mengeluh dengan baunya.”
“Saat naik motor, kita bisa menghirup asap yang sangat tidak sedap.”
Selain di Buduk, tumpukan sampah juga ditemukan di wilayah selatan Kota Denpasar. Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, mengatakan pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah ilegal.
“Kami di Pemerintah Kota Denpasar secara aktif melakukan pengawasan,” katanya.
“[Kami] melakukan inspeksi mendadak di tempat-tempat di mana pelanggaran pembuangan sampah sering terjadi, dan sudah memasang CCTV untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi pembuangan sampah ilegal.”
Data menunjukkan Bali menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah setiap hari, dengan komposisi sekitar 65 persen sampah organik dan 15 persen sampah plastik. Tingginya jumlah wisatawan juga dinilai turut meningkatkan volume sampah di pulau tersebut.
Menurut Gary, perubahan pola konsumsi masyarakat sejak penggunaan plastik semakin meluas menjadi salah satu akar persoalan.
“Masyarakat tidak diberi tahu tentang dampak buruk polusi plastik,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyinggung kondisi kebersihan Bali setelah menerima keluhan dari sejumlah pemimpin asing terkait persoalan sampah di kawasan wisata tersebut.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah pusat menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di sekitar TPA Suwung. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengalihkan sekitar 1.500 ton sampah per hari setelah beroperasi.
Sementara itu, berbagai upaya lokal terus dilakukan melalui pengembangan bank sampah, fasilitas pemilahan sampah berbasis komunitas, pembatasan plastik sekali pakai, hingga program pengomposan. Sejumlah pihak menilai momentum krisis saat ini dapat menjadi titik balik untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, sebagaimana diwartakan Jpnn, Selasa (30/06/2026).
“Selama dua bulan terakhir kita telah melihat banyak kekacauan, tetapi hal itu telah menciptakan banyak dorongan untuk menciptakan percakapan seputar sampah,” katanya.
“Sekarang lebih dari sebelumnya Bali sadar… kami sangat berharap, semua orang membicarakan sampah, orang-orang memilah sampah, itu adalah kemenangan besar bagi semua orang.” []
Redaksi02 | Nadiya.
