Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ketidakpatuhan pajak pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seiring meluasnya operasional ribuan koperasi baru di berbagai daerah yang belum sepenuhnya diikuti kesiapan administrasi perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ekspansi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah mencapai 1.061 unit operasional perlu dibarengi penguatan literasi perpajakan sejak tahap awal agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun pemenuhan kewajiban pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah memastikan pelaku usaha baru, termasuk koperasi desa, memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia.
“Akan terdapat risiko tidak terpenuhnya kewajiban formal sebagai wajib pajak, mulai dari lapor, menghitung, dan memotong atau memungut pajak. Karena kita kan self-assessment,” ujar Bimo, Kamis (18/6/2026), sebagaimana dilansir Kontan, Jumat (19/06/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem self-assessment memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketidaktepatan jika tidak dibarengi edukasi yang memadai.
Selain aspek kepatuhan formal, DJP juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara apabila pengelolaan koperasi tidak didukung sistem administrasi perpajakan yang baik sejak awal operasional.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, DJP menyiapkan langkah mitigasi berupa penyusunan panduan teknis serta penguatan edukasi perpajakan bagi pengelola KDKMP di seluruh wilayah operasional.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga tetap selaras dengan kepatuhan fiskal nasional yang berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
