JAKARTA – Program 5.000 Desa Ekspor yang digagas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) diproyeksikan menjadi motor peningkatan pendapatan masyarakat desa dengan memangkas rantai distribusi produk menuju pasar internasional. Skema ekspor langsung dari desa disebut mampu meningkatkan pendapatan ekonomi warga hingga 30 persen.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, selama ini banyak produk unggulan desa harus melewati sejumlah perantara sebelum diekspor sehingga keuntungan yang diterima masyarakat menjadi lebih kecil. Karena itu, pemerintah mendorong desa menjadi pelaku ekspor langsung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun kelembagaan ekonomi desa lainnya.
“Dengan memangkas rantai distribusi, pendapatan ekonomi masyarakat bisa meningkat hingga 30 persen,” kata Yandri usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Yandri, program Desa Ekspor ditargetkan mencapai 5.000 desa pada 2029. Melalui program tersebut, desa tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran langsung dalam aktivitas perdagangan internasional.
Sejumlah desa telah membuktikan keberhasilan model tersebut. Desa Temon di Kabupaten Pacitan mengekspor gula aren ke Australia, Malaysia, dan Belanda. Sementara Desa Kertasana di Kabupaten Pandeglang berhasil mengirim ikan koi ke Kanada, Inggris, Prancis, dan Afrika Selatan. Produk gula aren dari Kabupaten Banyumas juga telah menembus pasar Hungaria dan Spanyol.
“Produk desa selama ini diambil tengkulak dan pengepul terlebih dahulu, sehingga margin keuntungan yang diterima masyarakat desa berkurang,” ujarnya.
Data Kemendes PDT menunjukkan hingga saat ini terdapat 338 desa ekspor dengan nilai transaksi mendekati Rp1 triliun. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan potensi besar desa sebagai kontributor devisa negara apabila jumlah desa ekspor terus bertambah.
“Bayangkan, baru sekitar 300 desa ekspor saja nilainya sudah hampir Rp1 triliun. Jika jumlahnya mencapai ribuan desa, maka desa juga bisa menjadi penyumbang devisa negara yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menilai masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi agar produk desa mampu bersaing di pasar global. Hambatan tersebut meliputi standar mutu, sertifikasi, ketertelusuran produk, serta aspek keamanan komoditas.
“Masalah sekarang ini adalah komoditas yang akan diekspor, terutama tumbuhan, ikan, dan hewan serta turunannya, tidak memiliki standar mutu dan keamanan mutu yang memadai,” kata Karding.
Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan sertifikasi dan sistem ketertelusuran produk yang kini menjadi syarat utama dalam perdagangan internasional.
“Sekarang ini perdagangan internasional itu sangat memperhatikan yang namanya asal-usul. Asal-usul cara budidaya, cara treatment dan sebagainya itu sangat diperhatikan,” ujarnya.
Karding menegaskan target pembentukan 5.000 Desa Ekspor membutuhkan pendampingan berkelanjutan, edukasi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha desa agar mampu memenuhi standar pasar ekspor. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas kontribusi sektor perdesaan terhadap perekonomian nasional, sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Jumat (19/06/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara