Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
REMBANG – Aksi unjuk rasa warga Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, dipicu polemik seleksi perangkat desa yang dinilai tidak transparan, sehingga mendorong pemerintah kecamatan turun tangan membuka ruang audiensi sekaligus meredam potensi konflik, Senin (20/04/2026).
Warga dijadwalkan menggelar demonstrasi di balai desa bersamaan dengan audiensi terbuka yang melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) Sumber dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sumber. Aksi ini muncul sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap kejelasan proses seleksi perangkat desa yang tengah berlangsung.
Koordinator aksi, Jasmadi, menegaskan tuntutan warga terkait keterbukaan proses seleksi. “Betul bos, warga menuntut kejelasan, menyangkut seleksi perangkat desa,” ujarnya.
Menjelang aksi, dua aktivis dari Pati, Supriyono yang dikenal sebagai Bothok dan Teguh, terpantau hadir di desa tersebut dan berdialog dengan warga. Kehadiran mereka memperkuat sorotan publik terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam proses seleksi.
Camat Sumber, Wijayanti, mengungkapkan pihaknya sempat meminta penundaan seleksi sebelum Lebaran karena adanya potensi konflik. “Kami memantau ada potensi konflik, berdasarkan laporan. Waktu itu sebelum Lebaran,” ucapnya sebagaimana dilansir Tvonenews, Senin, (20/04/2026).
Namun, setelah Lebaran, Kecamatan Sumber kembali memberikan izin pelaksanaan seleksi setelah Kepala Desa (Kades) Sumber mengajukan permohonan dengan jaminan bahwa proses akan berjalan sesuai aturan. “Betul sebelum Lebaran, kami keluarkan surat untuk menunda seleksi perangkat desa. Seusai Lebaran, pak Kades mengajukan lagi. Kita minta seleksi berlangsung sesuai aturan dan pak Kades siap menjamin. Makanya kita keluarkan surat lagi, silahkan dilanjutkan,” bebernya.
Wijayanti menegaskan bahwa pengisian perangkat desa merupakan kewenangan penuh Kades, sementara kecamatan berperan sebagai pengawas. “Saya bersama Forkopincam harus betul-betul menjaga. Yang jelas, saya tidak melakukan pembiaran. Kebetulan beberapa waktu lalu saya ikut seleksi jabatan kepala dinas di luar kota. Meski demikian perkembangan Sumber tetap saya pantau terus. Jadi tidak benar, saya melakukan pembiaran. Kalau saya belum membuka pembicaraan dengan media, karena lebih ingin menjaga situasi saja, mengingat ada pro dan kontra,” imbuhnya.
Selain itu, rencana pemekaran dusun di Desa Sumber juga menjadi bagian dari dinamika yang berkembang. Proses tersebut telah diajukan sejak 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang.
Menanggapi rencana aksi, Wijayanti menilai demonstrasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara tertib. “Audiensi itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Apa saja yang dituduhkan masyarakat, kita minta pak Kades menjelaskan, betul-betul netral, transparan dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Di sisi lain, polemik semakin menguat setelah muncul dugaan adanya kandidat “titipan” dalam seleksi perangkat desa. Warga mencurigai adanya pendaftar dari luar desa yang dianggap memiliki peluang besar lolos karena dukungan pihak tertentu.
Kades Sumber, Ahmad Mujayin, membantah tudingan tersebut dan menegaskan proses seleksi berjalan sesuai aturan. “Kita pantau bareng-bareng. Ini sebenarnya saya ditekan oleh seseorang untuk menjadikan ini, tapi saya nggak mau. Udahlah datang semua, kita semua terbuka, ada pengawasan lintas sektoral. Pendaftaran perangkat kan banyak yang minat, tapi kalau saya diintervensi untuk melanggar peraturan perundang-undangan, saya nggak berani mas,” tegasnya.
Seleksi perangkat desa yang dibuka untuk posisi Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dan Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026, diikuti tujuh peserta, terdiri dari tiga warga lokal dan empat dari luar desa. Proses ini diharapkan menjadi titik terang atas polemik yang berkembang sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
