SAMARINDA – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai bergeser dari sekadar pemadaman menjadi penguatan sistem deteksi dini dan pelibatan masyarakat desa sebagai garda terdepan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Buyung Budi Purnomo mengatakan kesiapan peralatan menjadi kunci dalam mempercepat respons awal saat kebakaran terjadi. Menurutnya, hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim telah memiliki sarana dasar seperti mobil pemadam dan unit slip on.
“Peralatan sudah tersedia di hampir semua daerah. Walaupun kapasitasnya berbeda, ini sangat membantu untuk respons awal agar api tidak cepat meluas,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan peralatan tersebut sangat krusial terutama di wilayah dengan akses terbatas, yang kerap mengalami keterlambatan penanganan saat kebakaran terjadi.
Selain itu, penguatan sistem pemantauan titik panas (hotspot) terus dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini. Data yang diperoleh dari sistem internal serta Kementerian Kehutanan diperbarui secara berkala untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
“Hotspot itu sifatnya dinamis, bisa berpindah-pindah. Karena itu informasi terus kami perbarui agar pemerintah daerah dan pihak terkait bisa cepat merespons,” jelasnya.
Informasi tersebut juga dimanfaatkan oleh sektor usaha seperti pertambangan dan perkebunan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap titik panas yang terdeteksi.
Di sisi lain, peran desa tangguh bencana semakin diperkuat dalam sistem mitigasi. Desa-desa ini menjadi ujung tombak dalam pelaporan awal apabila ditemukan indikasi kebakaran di wilayahnya.
“Desa tangguh sangat penting karena mereka yang paling dekat dengan lokasi. Laporan dari mereka bisa mempercepat penanganan,” katanya.
Buyung juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif terhadap masyarakat, khususnya terkait praktik pembakaran lahan di sektor pertanian. Ia menilai regulasi harus mampu mengakomodasi kearifan lokal tanpa meningkatkan risiko kebakaran.
“Tidak bisa hanya melarang. Harus ada pengaturan yang jelas dan solusi agar tetap aman,” tegasnya.
Dalam mendukung penanganan di lapangan, Taruna Siaga Bencana (Tagana) turut dilibatkan sebagai relawan yang siap membantu dalam kondisi darurat. “Tagana selalu siap, bahkan sering ditugaskan hingga ke luar daerah. Ini menunjukkan pentingnya peran relawan dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara