Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUMBAWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mulai mematangkan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi panitia pemilihan dan panitia pengawas, sebagai langkah awal memastikan proses berjalan sesuai regulasi dan bebas kepentingan politik.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Senin (13/4/2026), dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, para asisten Sekretariat Daerah (Setda), camat, kepala desa (kades) se-Kabupaten Sumbawa (Sumbawa), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa bimtek ini menjadi bagian krusial dalam rangka menyukseskan Pilkades serentak dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya profesionalisme serta integritas panitia dalam menjalankan tugas.
“Panitia pemilihan dan panitia pengawas harus menjaga amanah yang diberikan. Ikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh agar mampu menjalankan tugas secara baik dan benar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkades harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana kepentingan politik tertentu.
“Dalam setiap pelaksanaan Pilkades, semua pihak harus patuh pada regulasi dan tidak boleh melenceng. Jangan sampai Pilkades dijadikan objek politik,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Rachman Ansori menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan kedua dari total 19 tahapan Pilkades.
Ia menyebutkan, Pilkades 2026 menjadi gelombang pertama yang diikuti oleh 20 desa untuk pelaksanaan serentak serta satu desa yang menjalankan PAW. Tahapan selanjutnya akan berlanjut pada gelombang kedua tahun 2028 dengan 119 desa, dan gelombang terakhir pada 2030.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, Pemkab Sumbawa berharap seluruh panitia mampu menjalankan proses Pilkades secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan guna menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
