Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memperketat peta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengidentifikasi 73 desa dan kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan sebagai wilayah rawan, sebagai langkah awal memperkuat sistem pencegahan sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Pemetaan tersebut dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi sebagai upaya mitigasi berbasis wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, menegaskan bahwa data tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan strategi penanganan karhutla ke depan.
“Saat ini kami sedang memetakan wilayah rawan karhutla, dan totalnya ada 73 desa dan kelurahan,” kata Anari, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa tingkat kerawanan tidak merata di seluruh wilayah. Kecamatan Kumpeh tercatat sebagai kawasan dengan jumlah desa rawan terbanyak, yakni 16 desa dan satu kelurahan. Sementara Kecamatan Mestong menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan paling sedikit, yaitu enam desa.
“Mayoritas memang berada di Kumpeh. Sementara Mestong hanya enam desa,” ujarnya.
Meski demikian, BPBD menegaskan bahwa seluruh wilayah tetap memiliki potensi kebakaran, terutama saat kondisi cuaca memasuki fase kering. Data tersebut, menurut Anari, tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi acuan utama dalam menentukan langkah pencegahan dan respons cepat di lapangan.
Penetapan status siaga karhutla di Kabupaten Muaro Jambi sendiri hingga saat ini masih menunggu hasil rapat koordinasi lintas instansi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/04/2026). Keputusan tersebut akan menjadi dasar penguatan kebijakan penanganan bencana secara terpadu di tingkat daerah.
“Untuk status, kita masih menunggu hasil rapat besok. Di situ nanti akan dibahas bersama semua pihak,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski status resmi belum ditetapkan, BPBD Muaro Jambi tetap melakukan langkah kesiapsiagaan awal, termasuk pemetaan wilayah rawan dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Menurutnya, langkah cepat lebih penting dibanding menunggu kondisi darurat terjadi.
“Walaupun jumlahnya berbeda, bukan berarti yang sedikit itu aman. Semua tetap berisiko, apalagi kalau sudah masuk musim kering,” tegasnya.
Dengan pemetaan yang lebih terstruktur ini, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih dini, terarah, dan efektif, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan sebelum meluas ke permukiman maupun lahan produktif di desa-desa rawan. []
Redaksi02 | Nadiya.
