Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MOJOKERTO, DESA – NUSANTARA: Sejumlah kepala desa di Kabupaten Mojokerto sebelumnya mempertanyakan apakah Dana Desa (DD) diperbolehkan digunakan untuk pengadaan tanah uruk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, menegaskan bahwa DD tidak boleh dipakai untuk keperluan tersebut.
“Hasil koordinasi saya dengan Kemendes, tidak boleh memanfaatkan DD untuk uruk gerai KDMP,” ujar Sugeng, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa meskipun KDMP mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 3 miliar sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, pengadaan tanah uruk memang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Anggaran tersebut bersumber dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan disalurkan langsung oleh pemerintah pusat.
Sugeng menyebut, pembangunan gerai tidak melibatkan pemerintah daerah, karena seluruh proses ditangani pemerintah pusat melalui penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana percepatan pembangunan KDMP di seluruh Indonesia.
Dalam Inpres tersebut, anggaran Rp 3 miliar tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik gerai, tetapi juga untuk kelengkapan seperti rak etalase, kendaraan operasional (pikap dan gerobak roda tiga), serta pengadaan isi gerai senilai sekitar Rp 500 juta. Meski demikian, Sugeng mengaku belum melihat secara detail RAB resmi yang dipakai dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Di Kabupaten Mojokerto, pembangunan gerai KDMP dilakukan secara bertahap. Dari total 304 desa/kelurahan di 18 kecamatan, informasi terakhir menyebutkan bahwa 190 titik telah siap menerima anggaran pembangunan. “Ada yang sudah mulai dibangun, namun ada juga yang belum,” tambahnya.
Program KDMP ini diharapkan mempercepat penguatan ekonomi desa melalui penyediaan fasilitas usaha yang terintegrasi dari pusat hingga tingkat desa.
REDAKSI01-ALFIAN
