Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ALOKASI Dana Desa (DD) tahun 2025 untuk Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi sorotan nasional setelah 43 desa di kabupaten tersebut tercatat menerima alokasi dana mencapai Rp900 jutaan per desa. Fenomena ini tak hanya menunjukkan komitmen fiskal pemerintah pusat terhadap kawasan tertinggal, tetapi juga mempertegas potensi Papua sebagai lumbung pembangunan berbasis komunitas lokal.
Dari data yang dikutip melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id), Kabupaten Jayawijaya mendapatkan alokasi total sebesar Rp260.162.060.000 untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan didistribusikan ke 328 desa, yang tersebar di wilayah geografis menantang dan aksesibilitas terbatas.
Menanggapi perkembangan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menginisiasi kunjungan pembelajaran ke sejumlah wilayah penerima dana besar, termasuk Jayawijaya, guna mengamati secara langsung bagaimana dana desa bisa dikelola dengan strategi adaptif di daerah terpencil.
Pemerintah melihat Papua, khususnya Jayawijaya, sebagai model penting untuk pembangunan berbasis kearifan lokal. Meskipun tantangan geografis besar, puluhan desa mampu menyusun perencanaan keuangan desa yang layak didanai besar, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah program direncanakan untuk digerakkan dari dana tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur dasar desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan revitalisasi layanan kesehatan serta pendidikan berbasis kampung.
Dalam kunjungan pembelajarannya, tim dari Kabupaten Sumbawa juga membawa agenda observasi mengenai strategi komunikasi antarwilayah, tata kelola musyawarah desa, serta partisipasi perempuan dan pemuda dalam perencanaan pembangunan.Dengan capaian dana desa hampir Rp1 miliar per desa, Jayawijaya diharapkan dapat menjadi salah satu episentrum pembelajaran pembangunan partisipatif berbasis desa di wilayah timur Indonesia. Di sisi lain, kunjungan DPMD Sumbawa diharapkan dapat menghasilkan replikasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik desa-desa di NTB.
Redaksi01-Alfian
