Tag Archives: Pembangunan Desa

YOGYAKARTA – Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dan Dana Desa pada 2026 dinilai berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah daerah serta menghambat sejumlah program yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belanja daerah disebut turun dari Rp5,4 triliun menjadi Rp4,8 triliun setelah adanya pengurangan anggaran. Ketua Komisi A …

TEMANGGUNG – Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dan desa dinilai menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jalan di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. Anggota Komisi V …

JAKARTA – Penegasan batas desa secara definitif masih menjadi pekerjaan besar pemerintah setelah hingga akhir Agustus 2026 penyelesaian yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa di Indonesia. Kejelasan batas wilayah didorong untuk segera dituntaskan karena menjadi dasar kepastian hukum sekaligus mendukung administrasi …

TAMBOLAKA – Sebanyak 65 dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, belum mencairkan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa segera mengajukan permohonan pencairan sesuai ketentuan agar program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Kepala …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …

LOMBOK TENGAH – Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, meraih nilai 93,83 dan ditetapkan sebagai juara I penjaringan desa berprestasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026. Capaian tersebut mengantarkan Desa Bilebante menjadi wakil NTB pada penjaringan desa berprestasi tingkat regional tahun ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …

JAKARTA – Penegasan batas desa di Indonesia didorong tidak berhenti pada penentuan garis wilayah, tetapi harus diawali dengan pemetaan potensi konflik agar persoalan sosial dapat diselesaikan sebelum batas ditetapkan secara definitif. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan penapisan lingkungan dan sosial dalam proses penegasan batas desa yang mendapat dukungan pendanaan Bank …

LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memprioritaskan pembukaan akses jalan menuju Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dengan total kebutuhan pembangunan mencapai 10,4 kilometer. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 7,4 kilometer jalan masih belum terbangun. Kondisi geografis dan keterbatasan akses …