Melantik 70 anggota BPD dari 14 desa di Kecamatan Simeulue Barat, Bupati Mohammad Nasrun Mikaris menekankan pentingnya pengawasan anggaran, pencegahan korupsi, dan pengawalan aspirasi masyarakat.
SIMEULUE – Sebanyak 70 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 14 desa di Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue (Simeulue), Aceh, diminta memperkuat pengawasan pemerintahan desa dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan serta bebas dari praktik korupsi. Pesan tersebut disampaikan Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota BPD periode 2026–2032 di Aula Kantor Camat Simeulue Barat, Selasa (17/11/2026).
Penegasan mengenai integritas tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelantikan yang melibatkan seluruh perwakilan BPD dari 14 desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue berharap lembaga permusyawaratan desa tidak hanya menjalankan fungsi penyaluran aspirasi, tetapi juga berperan aktif mengawal kebijakan dan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Nasrun mengingatkan bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab. Sumpah jabatan yang telah diucapkan, menurutnya, harus diwujudkan melalui pengabdian nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis antara BPD, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat. Komunikasi terbuka serta keterlibatan seluruh unsur dinilai diperlukan agar kebijakan pemerintahan desa dapat diputuskan melalui musyawarah dan mufakat.
Perhatian khusus diberikan terhadap pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Nasrun menegaskan komitmen Pemkab Simeulue untuk mencegah praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan dana serta fasilitas negara di tingkat pemerintahan desa.
Selain penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati meminta anggota BPD ikut mendukung pembangunan daerah melalui pengawalan aspirasi masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan warga dalam kesempatan tersebut meliputi pembangunan jalan, Kantor Bank Aceh, pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Mukim Rantai Ranuep dan sekitarnya, serta pembangunan Jembatan Bunon.
Nasrun menyatakan usulan tersebut akan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang tersedia.
“Insyaallah, berbagai usulan pembangunan tersebut akan terus kita upayakan. Untuk itu, kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar apa yang menjadi kebutuhan bersama dapat terealisasi,” ujar Bupati, sebagaimana diberitakan Situsai, Selasa (17/11/2026).
Di luar agenda pemerintahan dan pembangunan, Nasrun juga mengajak masyarakat menghidupkan Gerakan Simeulue Mengaji yang dilaksanakan setiap malam Jumat di masjid dan meunasah di seluruh wilayah Simeulue. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat nilai keagamaan dan membangun kehidupan masyarakat yang religius.
Bupati turut mengingatkan nelayan agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Ia meminta mereka tidak memaksakan perjalanan ke wilayah perairan yang jauh apabila keadaan cuaca tidak mendukung karena keselamatan jiwa harus menjadi prioritas.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran pemerintah kecamatan dan desa diminta mempersiapkan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Simeulue yang dijadwalkan dibuka pada 5 Desember 2026 di Kecamatan Salang. Koordinasi antarpihak diperlukan agar kegiatan keagamaan tersebut berlangsung tertib dan lancar.
Pelantikan itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Simeulue, Lulu El Zahra M. Nasrun, Wakil Ketua TP-PKK Lasminidar Nusar Amin, tokoh masyarakat Ikhsan Mikaris, Asisten I Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Novikar Setiadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Isal Amri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Oktov Razoki Marinir, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ali Afwan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Romaidon Darma, serta Camat Simeulue Barat Ali Warsaleh.
Nasrun berharap 70 anggota BPD yang baru dilantik mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara profesional, menjaga transparansi pemerintahan, dan memperjuangkan kepentingan warga. Penguatan peran BPD diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Simeulue yang maju, bermartabat, dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru pada 2030. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara