Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SURABAYA – Penguatan ekonomi masyarakat dan pendampingan desa yang belum mandiri menjadi pekerjaan lanjutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) setelah provinsi tersebut mencatatkan 5.188 desa berstatus mandiri hingga November 2026. Capaian itu menunjukkan kemajuan pembangunan perdesaan, tetapi masih menyisakan 423 desa berstatus berkembang yang membutuhkan perhatian lebih intensif.
Jumlah Desa Mandiri di Jatim tersebut setara 22,16 persen dari total 23.409 desa mandiri di Indonesia. Capaian itu menempatkan Jatim di posisi pertama nasional, mengungguli Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026, dari total 7.721 desa di Jatim, sebanyak 5.188 desa telah berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa masih berada pada kategori berkembang.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, peningkatan status tersebut perlu diikuti perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian desa, menurut dia, tidak cukup diukur dari capaian administratif, tetapi juga harus tercermin dalam kesempatan ekonomi dan kesejahteraan warga.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat, 13 November 2026, sebagaimana diberitakan Harian Disway, Jumat, (13/11/2026).
Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah Desa Mandiri selama enam tahun terakhir. Pada 2021, Jatim memiliki 697 desa berstatus mandiri. Jumlah itu bertambah menjadi 5.188 desa pada 2026 atau meningkat lebih dari tujuh kali lipat.
Selain peningkatan tersebut, Jatim juga mempertahankan capaian nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal sepanjang 2021–2026. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta memperhatikan desa yang belum mencapai status mandiri.
Khofifah meminta jajaran Pemprov Jatim serta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pendampingan terhadap 423 desa yang masih berstatus berkembang. Langkah tersebut diperlukan agar kemajuan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada desa yang telah mencapai kategori mandiri.
Salah satu upaya yang dijalankan ialah Program Desa Berdaya. Sepanjang 2021–2026, program tersebut telah menjangkau 588 desa dengan alokasi anggaran Rp58,8 miliar.
Pemberdayaan ekonomi keluarga juga dilakukan melalui program Jatim Puspa yang menyasar 35.482 keluarga penerima manfaat. Program tersebut didukung anggaran Rp105,05 miliar dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan.
Di sisi penguatan kelembagaan ekonomi desa, Pemprov Jatim memberikan suntikan modal kepada 1.001 BUM Desa dengan total anggaran Rp85,05 miliar. Dukungan permodalan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kegiatan usaha yang dikelola melalui kelembagaan ekonomi desa.
Ke depan, pengembangan ekonomi perdesaan diarahkan pada hilirisasi produk lokal agar hasil pertanian dan sumber daya desa memiliki nilai tambah. Untuk mendukung langkah tersebut, Khofifah mendorong keterlibatan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam menjaga kualitas produk serta memperluas jaringan pemasaran.
“Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati langsung oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” tukas Khofifah.
Penguatan kapasitas desa, pendampingan terhadap desa berkembang, dan perluasan kegiatan ekonomi produktif diharapkan dapat membuat kemandirian desa semakin dirasakan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan status desa tidak berhenti sebagai pencapaian angka, tetapi juga berlanjut menjadi kesempatan usaha, penguatan pendapatan keluarga, dan kesejahteraan warga perdesaan. []
Redaksi02
