Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Laporan GAIA terhadap 16 dokumen komitmen iklim negara Asia-Pasifik menyoroti risiko pembiayaan internasional yang dinilai lebih mendorong teknologi pengolahan sampah kontroversial daripada pencegahan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang.
TĂśRKIYE – Ketergantungan negara-negara Asia-Pasifik terhadap pembiayaan iklim internasional dinilai berpotensi mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah kontroversial, termasuk pembangkit energi dari pembakaran sampah, alih-alih mengutamakan pencegahan timbulan sampah. Temuan tersebut dipaparkan Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) melalui laporan yang dirilis pada 12 November 2026, bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di TĂĽrkiye.
Laporan berjudul Beyond NDCs: A Review of International Commitments for Climate and Waste in Asia Pacific itu mengkaji 16 dokumen komitmen iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) negara-negara Asia-Pasifik. Dokumen tersebut memuat target dan langkah penanganan perubahan iklim masing-masing negara berdasarkan Perjanjian Paris.
GAIA menilai seluruh 16 dokumen tersebut mencantumkan pendekatan yang dikategorikan sebagai solusi semu (false solutions). Organisasi lingkungan itu juga menemukan kecenderungan negara yang membutuhkan dukungan pembiayaan eksternal mengusulkan lebih banyak pendekatan tersebut dibandingkan negara yang menetapkan komitmen tanpa syarat pendanaan dari luar.
Dalam kajian tersebut, delapan negara yang komitmen iklimnya bergantung pada pembiayaan eksternal mengusulkan 27 langkah yang dikategorikan GAIA sebagai solusi semu, dengan rata-rata 3,38 langkah per negara. Sementara itu, delapan negara dengan komitmen tanpa syarat mengusulkan 22 langkah atau rata-rata 2,75 langkah per negara.
GAIA menilai perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah penggunaan dana iklim internasional dan transfer teknologi. Dukungan pendanaan dikhawatirkan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbiaya tinggi dibandingkan upaya mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang, dan memperkuat daur ulang berbasis masyarakat.
“Governments and international finance institutions (IFIs) cannot claim climate action while financing infrastructure that depends on waste to keep operating,” kata Mayang Azurin, Wakil Direktur Program GAIA untuk kawasan Asia-Pasifik.
“Incineration locks communities and economies into decades of waste generation, destroys valuable materials that could be reused and recycled, and diverts investment from genuine Zero Waste solutions,” lanjutnya.
Kajian tersebut mencatat seluruh 16 dokumen komitmen iklim memasukkan mekanisme pasar karbon, kredit karbon, kompensasi emisi, sistem perdagangan emisi, atau mekanisme sejenis yang oleh GAIA digolongkan sebagai solusi semu. Teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS) juga ditemukan dalam 12 dokumen, menjadikannya pendekatan teknologi yang paling banyak disebut dalam penelitian tersebut.
Sementara itu, enam negara, yakni Bangladesh, China, Indonesia, Nepal, Singapura, dan Uni Emirat Arab, mencantumkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi melalui pembakaran (waste-to-energy incineration) dalam komitmen iklim mereka. Untuk China, penyebutan tersebut terdapat dalam lampiran Hong Kong pada dokumen komitmen iklim nasionalnya.
Meski demikian, enam negara juga memasukkan sejumlah program pencegahan sampah atau pendekatan nol sampah (zero waste) bersama teknologi yang dikritik GAIA. Bangladesh, misalnya, mencantumkan pembakaran sampah menjadi energi, bahan bakar turunan sampah (refuse-derived fuel), penangkapan gas tempat pembuangan akhir, dan penangkapan karbon. Negara tersebut juga memasukkan program daur ulang, pengomposan, serta pemulihan sumber daya.
Namun, perhatian terhadap penggunaan kembali barang masih terbatas. Hanya Bangladesh, Indonesia, dan Palau yang secara eksplisit menyebut penggunaan kembali (reuse) dalam dokumen mereka, sedangkan sembilan negara mencantumkan program daur ulang.
Menurut GAIA, dominasi teknologi yang mengolah sampah setelah dihasilkan menunjukkan masih terbatasnya perhatian terhadap pengurangan eksploitasi sumber daya alam, produksi barang, dan pola konsumsi yang menghasilkan sampah.
Laporan itu turut menyoroti peran lembaga keuangan internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur persampahan. Salah satu proyek yang disebut ialah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi berkapasitas 3.000 ton per hari di wilayah Dhaka Utara, Bangladesh, yang dibiayai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Selain itu, sejumlah proyek serupa di Thailand mendapat dukungan Asian Development Bank (ADB) dan AIIB. Di Filipina, laporan tersebut mengidentifikasi rencana pembangunan fasilitas pembakaran sampah menjadi energi berkapasitas 100 megawatt di kawasan Smokey Mountain, Manila. Proyek itu mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
GAIA memperingatkan pembangunan infrastruktur persampahan berskala besar berpotensi meningkatkan paparan pencemaran bagi masyarakat, melemahkan sistem daur ulang yang telah berjalan, serta menciptakan kewajiban pembiayaan jangka panjang hingga puluhan tahun.
Kekhawatiran serupa disampaikan terkait kerangka pembiayaan berkelanjutan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kerangka tersebut mengakui pemulihan energi sebagai salah satu aktivitas yang berpotensi masuk kategori berkelanjutan atau kegiatan transisi. Menurut GAIA, ketentuan itu dapat membuka peluang bagi proyek pembakaran sampah, produksi bahan bakar turunan sampah, dan penangkapan gas tempat pembuangan akhir untuk memperoleh pembiayaan yang ditujukan mendukung aksi iklim.
Laporan tersebut juga mengulas inisiatif Asia Zero Emission Community, sebuah kerja sama regional yang melibatkan lembaga keuangan Jepang dan mendorong investasi pada proyek infrastruktur berskala besar. Di Indonesia, proyek pengolahan sampah menjadi energi Legok Nangka dicantumkan sebagai contoh investasi yang dinilai lebih menitikberatkan pengolahan sampah daripada pencegahan timbulan sampah.
Selain persoalan lingkungan, GAIA menyoroti dampak sosial dari arah pembiayaan tersebut. Investasi pada infrastruktur besar dikhawatirkan mengurangi dukungan terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dan mengancam mata pencaharian pekerja sektor informal yang selama ini bergantung pada kegiatan pengumpulan serta pemilahan sampah.
Penelitian itu juga menemukan bahwa dokumen iklim nasional kerap menyebut penciptaan lapangan kerja hijau, inklusi sosial, dan transisi yang adil (just transition). Namun, sebagian besar belum menjelaskan secara terperinci perlindungan pendapatan, keselamatan kerja, serta keterlibatan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan.
“When national climate plans only give superficial nods to zero waste while doubling down on incinerators and offsets, they fail to provide support to what communities actually need,” kata Sumana Narayanan, Wakil Direktur Program GAIA untuk kawasan Asia-Pasifik.
Atas temuan tersebut, GAIA mendesak pemerintah dan lembaga keuangan internasional memprioritaskan pencegahan sampah, penggunaan kembali, perbaikan barang, daur ulang, dan pengomposan dalam kebijakan pembiayaan iklim. Organisasi itu juga meminta penguatan perlindungan bagi pekerja informal dan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek infrastruktur persampahan.
GAIA menegaskan kajian tersebut berfokus pada komitmen yang tercantum dalam dokumen iklim nasional dan tidak mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan pemerintah, proyek yang telah dibiayai, maupun pelaksanaan program di lapangan. Hubungan antara ketentuan pembiayaan dan pilihan teknologi dalam dokumen negara juga belum membuktikan bahwa pendanaan internasional secara langsung menyebabkan pemerintah memilih teknologi tertentu.
Karena itu, GAIA meminta agar setiap proyek infrastruktur persampahan menjalani penilaian menyeluruh terhadap dampak lingkungan, biaya keuangan, dan konsekuensi sosial sebelum memperoleh dukungan pendanaan. Penilaian tersebut dinilai penting untuk memastikan investasi iklim tidak menghambat pengurangan sampah, merugikan masyarakat, maupun mengabaikan keberlanjutan mata pencaharian pekerja sektor informal. []
Redaksi 01
