Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TANAH BUMBU – Pengembangan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan antardesa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), didorong melalui pendekatan kawasan agropolitan. Strategi ini diharapkan dapat mengubah desa dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki kegiatan produksi hingga pemasaran.
Upaya tersebut diperkuat melalui peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel itu berlangsung di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan pengembangan kawasan perdesaan membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan serta kelembagaan yang mampu menghubungkan program pembangunan di tingkat desa dan kabupaten.
“Pembangunan perdesaan tidak cukup dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif desa, tetapi perlu pendekatan kawasan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” katanya saat membuka kegiatan tersebut.
Tanah Bumbu dinilai memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antardesa. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi sejumlah bidang yang dinilai dapat menopang pengembangan kawasan tersebut.
Pendekatan agropolitan yang didorong mencakup integrasi kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir. Rangkaian kegiatannya meliputi penyediaan sarana produksi, budi daya, pengolahan hasil, distribusi, hingga pemasaran komoditas.
“Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan tersebut, potensi sumber daya lokal perlu ditopang perencanaan yang berkualitas, kelembagaan yang kuat, serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, program pembangunan di setiap desa dapat diarahkan agar saling melengkapi.
Dalam proses itu, TKPKP memiliki tanggung jawab menyelaraskan kebijakan dan program, memetakan potensi serta persoalan kawasan, sekaligus memperkuat kerja sama antardesa.
“Kita ingin program pembangunan saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah pengembangan kawasan,” ungkapnya.
Pengembangan kawasan agropolitan juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Ernato mengapresiasi partisipasi perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, unsur kecamatan, serta pemerintah desa.
Dari 30 kawasan perdesaan yang menjadi lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), tiga di antaranya berada di Kalsel. Salah satu kawasan tersebut merupakan kawasan perdesaan agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan diharapkan dapat membuat pengembangan kawasan perdesaan berjalan lebih terarah. Melalui kerja sama antardesa dan pengelolaan potensi lokal secara terpadu, kawasan agropolitan Tanah Bumbu diharapkan mampu memperbesar nilai ekonomi komoditas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. []
Redaksi02
