Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemkab Kutim menegaskan tanggung jawab camat terhadap posko karhutla di tingkat kecamatan, sementara BPBD mengoordinasikan penanganan di tingkat kabupaten dengan dukungan satgas dan masyarakat.
ADVERTORIALÂ – Camat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki tanggung jawab mengendalikan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing. Pembagian kewenangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat kecamatan.
Pengaturan tersebut ditegaskan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman seusai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam dan karhutla di Kantor Bupati Kutim, Kamis (12/11/2026).
Dalam mekanisme yang dijelaskan Ardiansyah, posko kecamatan berada di bawah tanggung jawab camat. Sementara itu, koordinasi penanganan di tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim.
Pembagian tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk memperjelas jalur koordinasi ketika terjadi kebakaran, terutama dalam mengendalikan personel dan menghubungkan kebutuhan penanganan di lapangan dengan unsur pemerintah daerah.
“Jadi di kecamatan itu camat, ya, di poskonya camat yang punya. Kalau di kabupaten BPBD,” kata Ardiansyah seusai rapat di Kantor Bupati Kutim, Kamis (12/11/2026).
Selain memperjelas peran camat dan BPBD, pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai unsur dalam penanganan karhutla.
Keberadaan satgas dinilai diperlukan agar personel dari berbagai instansi dapat bekerja melalui koordinasi yang terarah. Tanpa struktur pengendalian yang jelas, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengatur keterlibatan pihak-pihak yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran.
Ardiansyah menekankan bahwa pembentukan satgas bukan sekadar kelengkapan organisasi, melainkan bagian penting dalam mendukung pengendalian penanganan bencana.
“Kalau satgasnya tidak terbentuk, nah ini sulit untuk kita mengoordinir,” katanya.
Melalui satgas, koordinasi antarpihak diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, terutama ketika penanganan kebakaran membutuhkan dukungan personel dari beberapa unsur sekaligus. Keberadaan posko di tingkat kecamatan juga menjadi bagian penting dalam mekanisme tersebut. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi wilayah sekaligus menjembatani kebutuhan penanganan dengan BPBD Kutim.
Penguatan kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan melalui pembagian tanggung jawab pemerintahan. Pemkab Kutim turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi potensi kebakaran di lingkungan masing-masing.
Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian adalah pengembangan program Desa Tangguh Bencana dan Masyarakat Peduli Api. Kedua program tersebut diarahkan untuk memperkuat partisipasi warga dalam upaya pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Melalui keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada petugas pemerintah. Warga juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan sehingga potensi kebakaran dapat menjadi perhatian bersama sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas.
Ardiansyah menyampaikan bahwa penguatan kesiapsiagaan melalui program desa telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah.
“Desa tangguh bencana itu sudah menjadi komitmen masuk jadi program,” ujarnya.
Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa, kecamatan, dan unsur penanggulangan bencana dalam membangun kesiapan masyarakat menghadapi ancaman kebakaran.
Di sisi lain, Pemkab Kutim juga memberikan perhatian terhadap pengamanan objek vital dan jalur logistik sebagai bagian dari penanganan karhutla yang masih berlangsung. Pengamanan tersebut diperlukan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas penting dan menjaga akses yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan bencana.
Dengan adanya pembagian tanggung jawab posko, penguatan satgas, dan pelibatan masyarakat, pemerintah daerah berharap koordinasi pencegahan serta penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih terarah.
Kesiapsiagaan yang dibangun dari tingkat desa hingga kabupaten diharapkan mampu memperkuat kemampuan daerah menghadapi ancaman kebakaran sekaligus mendukung perlindungan keselamatan masyarakat, objek vital, dan jalur logistik di wilayah Kutim. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
