Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Disnakertrans Kutim menegaskan pengembangan lokasi transmigrasi harus melalui mekanisme Kementerian Transmigrasi, sementara data luas Kawasan Transmigrasi Kaliorang dan jumlah penduduk transmigran masih perlu dilengkapi.
ADVERTORIAL – Rencana pengembangan lokasi transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), belum dapat langsung dilaksanakan karena harus melalui mekanisme pengusulan kepada Kementerian Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim juga masih perlu melengkapi data teknis mengenai luas kawasan dan jumlah penduduk transmigran sebagai bagian dari informasi pendukung perencanaan program.
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Sulisman, mengatakan pemerintah daerah tidak dapat secara langsung menjalankan rencana pengembangan lokasi transmigrasi tanpa mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Setiap rencana pengembangan harus terlebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Transmigrasi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harus diusulkan dulu ke Kementerian Transmigrasi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sulisman, mekanisme tersebut berlaku dalam pelaksanaan program transmigrasi yang kini lebih diarahkan pada pola swakarsa atau perpindahan penduduk lokal di Kutim. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi dikembangkan melalui program tersebut. Namun, pengembangan lokasi masih memerlukan proses administrasi sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi kegiatan penempatan penduduk.
Salah satu kawasan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan transmigrasi di Kutim adalah Kawasan Transmigrasi Kaliorang. Kawasan tersebut mencakup sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, dan Kaubun.
Sulisman menjelaskan, berdasarkan pembagian kawasan yang disampaikannya, terdapat dua kawasan transmigrasi di Kaltim, yakni kawasan yang berada di Kutim dan Kabupaten Paser.
“Kalau transmigrasi, di Kalimantan Timur ada dua yang masuk dalam kawasan transmigrasi. Di Kutai Timur itu Kawasan Transmigrasi Kaliorang, satunya di Paser,” kata Sulisman.
Keberadaan Kawasan Transmigrasi Kaliorang menjadi salah satu dasar pengembangan program transmigrasi di Kutim. Meski demikian, pengembangan lokasi tetap membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan kondisi wilayah dan persyaratan penyelenggaraan transmigrasi.
Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Kutim juga menghadapi kebutuhan pemutakhiran data teknis. Informasi mengenai luas Kawasan Transmigrasi Kaliorang dan jumlah warga transmigran belum dapat dipastikan saat wawancara berlangsung.
Sulisman menyatakan akan meminta informasi lebih lanjut kepada staf yang menangani data teknis agar keterangan mengenai kondisi kawasan dapat disampaikan secara tepat. Ketersediaan data tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai cakupan kawasan, kondisi kependudukan, dan kebutuhan pengembangan program transmigrasi. Selain memperhatikan kelengkapan informasi kawasan, Disnakertrans Kutim juga menyesuaikan pelaksanaan program dengan pola transmigrasi yang saat ini berjalan di daerah.
Sulisman menjelaskan, kegiatan transmigrasi yang berlangsung kini lebih mengarah pada pola swakarsa atau transmigrasi lokal, bukan penempatan penduduk yang didatangkan dari luar daerah sebagaimana pola yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
“Yang ada sekarang kan transmigrasi swakarsa atau transmigrasi lokal saja, yang ada di Kutai Timur,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, pengembangan lokasi transmigrasi berkaitan dengan penataan perpindahan penduduk lokal dan pemanfaatan potensi wilayah. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tahapan pengusulan serta ketentuan yang berlaku di tingkat pemerintah pusat. Disnakertrans Kutim diharapkan dapat melengkapi informasi teknis kawasan dan mematangkan rencana pengembangan lokasi sebelum program ditindaklanjuti melalui mekanisme kementerian.
Kelengkapan data, kejelasan status usulan, dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi aspek penting agar pengembangan kawasan transmigrasi di Kutim dapat direncanakan secara terukur serta mendukung penataan wilayah dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
