Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANJARBARU – Desa-desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), didorong membangun kekuatan ekonomi secara terpadu melalui pengembangan kawasan Agrominapolitan. Strategi ini diarahkan untuk menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan dengan kegiatan pengolahan serta pemasaran hasil produksi agar perekonomian desa tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel memperkuat kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banjar melalui kegiatan peningkatan kapasitas di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya, yang mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel Iwan Ristianto, mengatakan pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program yang dijalankan dapat terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan perencanaan berkualitas, kelembagaan yang kuat, koordinasi efektif, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurut Surya, pembangunan kawasan perdesaan tidak cukup dilakukan secara terpisah berdasarkan batas administratif setiap desa. Pendekatan kawasan diperlukan agar potensi antardesa dapat dihubungkan melalui perencanaan dan program yang saling mendukung.
Dalam pelaksanaannya, TKPKP memiliki tugas menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor, mengidentifikasi potensi serta persoalan kawasan, memperkuat kerja sama antardesa, dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat.
Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian melalui pengembangan kawasan perdesaan prioritas berbasis Agrominapolitan. Konsep tersebut mengintegrasikan kegiatan pertanian dan perikanan dengan pengolahan hasil produksi, perdagangan, pemasaran, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Integrasi itu diharapkan membuka peluang agar desa tidak hanya berperan sebagai penghasil komoditas mentah, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Surya menyebutkan, dari 30 kawasan yang menjadi lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) secara nasional, tiga di antaranya berada di Kalsel. Salah satu kawasan tersebut adalah Agrominapolitan Kabupaten Banjar.
Untuk mempercepat pengembangannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas PMD telah melakukan pembentukan dan rapat TKPKP tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, serta pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pembangunan kawasan perdesaan.
“Penguatan kapasitas TKPKP menjadi sangat penting agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama, kemampuan koordinasi yang memadai, serta komitmen untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan,” jelasnya.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemprov Kalsel berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat. Kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai strategi pengembangan kawasan, meningkatkan kemampuan kolaborasi, serta merumuskan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan Agrominapolitan di Kabupaten Banjar.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hubungan Antarlembaga Sugito, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel Mugiharto Wakhmadi, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Dory Amanda Sari, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Shirley Adillah Al Kautsar.
Penguatan koordinasi dari tingkat provinsi, kabupaten, perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa diharapkan membuat pembangunan kawasan lebih terarah. Dengan pengembangan Agrominapolitan yang terintegrasi, potensi produksi desa di Kabupaten Banjar diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi02
