Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Tujuh hingga sembilan dari setiap 10 bagian sampah di Bali saat hari suci atau upacara keagamaan merupakan sampah organik yang dinilai dapat diolah di tingkat desa menjadi pupuk untuk membantu memperbaiki kondisi lahan pertanian.
DENPASAR – Desa di Bali didorong menjadi pusat pengelolaan sampah organik karena sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat berpotensi diolah menjadi pupuk sekaligus mengurangi pemborosan biaya akibat sampah yang langsung dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
Dorongan itu disampaikan Guru Besar Universitas Udayana Ni Luh Kartini dalam Dialog Kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Denpasar, Jumat, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (25/09/2026).
Menurut dia, pengelolaan sampah dari desa dapat diarahkan pada sistem yang membuat sampah yang keluar dari wilayah tersebut hanya berupa residu. Pola itu dinilai dapat menekan biaya pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan pertanian desa.
“Solusinya kita di Bali ini ada satu tempat, contoh yang memang benar-benar di desa itu bisa bersih, bisa hanya keluar residu saja dari sana sehingga kita akan bisa menurunkan biaya yang dibutuhkan,” kata Kartini dalam Dialog Kenegaraan DPD RI di Denpasar, Jumat.
Kartini menjelaskan, komposisi sampah di Bali didominasi bahan organik, yakni sekitar 65 persen pada hari biasa dan dapat mencapai 90 persen ketika hari suci atau upacara keagamaan.
Namun, pola pengelolaan sampah di masyarakat desa masih banyak mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir. Sampah bahkan masih ditemukan dibuang ke sungai.
Kondisi tersebut membuat potensi sampah organik di desa belum sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal, menurut Kartini, sampah organik dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk pupuk organik.
“Yang sangat ironis yang terjadi yaitu sampah organik yang jumlahnya 65 sampai 90 persen itu terbuang, di satu sisi lahan kita Bali kadar bahan organiknya kurang dari 1 persen yang seharusnya 5 persen, jadi sebenarnya kalau kita menyelesaikan sampah organik di desa menjadi pupuk organik kita bisa menyelesaikan kemarjinalan dari lahan yang kita miliki,” ujar Kartini.
Ia menjelaskan penurunan produksi pangan berkaitan dengan kondisi lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Produksi yang sebelumnya dapat mencapai puluhan ton dalam satu kali panen kini hanya sekitar 4-5 ton, bahkan dapat mengalami gagal panen.
Dalam kondisi tersebut, pengolahan sampah organik di desa dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan upaya menjaga kualitas tanah pertanian.
“Maka dari itu sampah organik ini adalah dewa penolong sebenarnya untuk melestarikan lingkungan, sebagai makanan semua mikroorganisme, meso, dan makroorganisme yang ada di dalam tanah,” tuturnya.
Kartini juga menghitung potensi sampah organik yang terbuang dari seluruh Bali. Dalam sehari, Bali menghasilkan 3.463 ton sampah campuran. Jika 40 persen di antaranya merupakan sampah organik, terdapat sekitar 900,4 ton bahan yang berpotensi menjadi pupuk organik setiap hari.
“Itu kalau 40 persen, kalau lebih akan lebih lagi, dan kalau harganya Rp1000 saja maka 900 ton berapa banyak kita buang uang setiap hari, maka kalau kita bisa mendorong satu desa saja sebagai percontohan,” kata Kartini.
Karena itu, perubahan pengelolaan sampah di tingkat desa menurutnya perlu dimulai dari pembentukan karakter dan budaya memilah sampah. Kebiasaan tersebut perlu diterapkan mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja hingga industri pariwisata yang berada di desa.
Setelah kebiasaan memilah sampah terbentuk, pengelolaan perlu diperkuat melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dengan dukungan peralatan yang berfungsi optimal.
Kartini menilai pengelolaan sampah organik di desa tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan. Pemanfaatannya menjadi pupuk juga dapat menghubungkan penanganan sampah dengan upaya menjaga lingkungan dan keberlanjutan lahan pertanian.
Ia mengingatkan sampah campuran yang tetap beredar atau berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat meningkatkan risiko pencemaran terhadap lingkungan dan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
