Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menjadi ruang untuk menyelaraskan aspirasi kepala desa dengan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan dari desa. Forum yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), dihadiri kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI, Irawadi mengatakan kepala desa pada dasarnya perlu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan pemerintah diyakini telah melalui berbagai pertimbangan sebelum diterapkan.
Sikap tersebut, menurut Irawadi, juga berkaitan dengan posisi pemerintahan desa sebagai bagian terbawah dalam struktur pemerintahan. Ia menilai kritik terhadap pemerintah pusat perlu dipertimbangkan karena dampaknya dapat kembali dirasakan oleh pemerintahan desa.
“Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama aja ludah itu akan jatuh ke muka kami,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (9/9/2026), sebagaimana diberitakan Tirto, Rabu, (09/09/2026).
AKSI menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, sedangkan persoalan kebijakan dan peluang pembangunan desa diserahkan kepada pemerintah untuk diputuskan. Sikap tersebut menjadi salah satu konteks dalam pelaksanaan Rakernas yang mempertemukan perwakilan kepala desa dari berbagai daerah.
Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, yang membuka Rakernas tersebut berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa.
“Setelah Rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya. Dan setelah melewati beberapa rangkaian-rangkaian acara, mereka kemudian akan kembali ke desa masing-masing,” tuturnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto juga menyatakan akan menunggu rekomendasi Rakernas AKSI. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa sesuai dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.
Yandri menyebut sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan desa, antara lain Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan desa tematik. Pemerintah, kata dia, siap menyelaraskan program tersebut dengan aspirasi kepala desa yang disampaikan melalui AKSI.
“Intinya, kami siap untuk berselaraskan bersama dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” kata Yandri.
Hasil Rakernas AKSI selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Desa. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan pemerintahan desa dengan program pembangunan nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang berorientasi pada desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
