Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JOMBANG – Keterbatasan lahan menjadi hambatan utama pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang. Dari 306 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 95 wilayah hingga kini belum dapat merealisasikan pembangunan karena persoalan lahan.
Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi mengatakan desanya belum memiliki pilihan lahan yang dapat digunakan untuk mendirikan gerai KDKMP. Menurut dia, kendala tersebut bukan berkaitan dengan administrasi, melainkan ketersediaan tanah yang memenuhi kebutuhan pembangunan.
”Di desa kami sampai saat ini belum ada opsi lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Bukan karena administrasi, tetapi memang tidak ada lahan yang bisa digunakan,” ujarnya.
Persoalan serupa, lanjut Erwin, terjadi di sejumlah desa dan kelurahan lain di Kecamatan Jombang. Kondisi itu membuat pembangunan gerai di wilayah tersebut belum dapat berjalan meskipun program KDKMP terus didorong pemerintah.
”Terdapat sekitar 13 hingga 14 desa/kelurahan yang dipastikan belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan gerai,” bebernya.
Keterbatasan pilihan semakin terasa karena sejumlah aset milik desa yang tersedia telah digunakan untuk kebutuhan lain. Salah satu aset yang disebut Erwin adalah gedung sekolah yang tidak dapat begitu saja dialihfungsikan menjadi gerai koperasi.
”Kalau aset desa yang ada juga masih digunakan atau dimanfaatkan, seperti gedung sekolah. Jadi memang persoalannya lahan,” imbuhnya.
Di tengah kondisi tersebut, persoalan anggaran turut menjadi perhatian masyarakat. Erwin menyebut dana desa telah mengalami pemotongan untuk kebutuhan program KDKMP, sementara pembangunan gerai di desanya belum dapat dimulai karena belum tersedia lahan.
”Ini tentu menjadi pertanyaan masyarakat. Desa belum membangun, tetapi uang desa sudah dipotong untuk itu. Selama ini pemerintah juga belum memberikan klarifikasi uang tersebut ke mana,” katanya sebagaimana diberitakan Radar Jombang, Rabu, (09/09/2026).
Erwin mengatakan hingga kini belum ada instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengenai mekanisme bagi desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran yang telah dipotong.
”Seharusnya pemerintah juga memberikan klarifikasi agar masyarakat tahu kebenarannya seperti apa,” tandasnya.
Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang menunjukkan, dari 306 desa dan kelurahan, sebanyak 211 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Namun, baru 80 gerai yang telah beroperasi.
Sementara itu, 95 desa masih belum dapat membangun gerai. Rinciannya, 28 desa telah menyiapkan lahan, 30 desa masih terkendala proses pengurukan, 17 desa belum memiliki lahan, dan 20 desa masih mengajukan penggunaan aset milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan gerai KDKMP di Jombang. Kejelasan mengenai alternatif lokasi, penggunaan aset pemerintah, serta mekanisme anggaran dibutuhkan agar desa yang belum memiliki lahan tetap dapat menjalankan program tanpa menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
