Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DOMPU – Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), diarahkan untuk memangkas hambatan distribusi komoditas daerah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Proyek dengan dukungan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) multiyears Rp98 miliar itu mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik setelah ditandai groundbreaking dan pemancangan tiang pada Senin (1/9/2026).
Keberadaan pelabuhan dinilai dapat mengubah pola distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sektor lainnya yang selama ini menghadapi persoalan jarak serta tingginya biaya transportasi. Kondisi tersebut membuat produk asal Dompu sulit bersaing ketika harus melewati jalur distribusi yang lebih panjang.
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan pembangunan fasilitas transportasi laut tersebut menjadi kebutuhan strategis karena besarnya potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya didukung konektivitas yang memadai.
“Kalau kita hitung dengan potensi yang ada di Dompu, mulai dari pertanian, jagung, padi, perkebunan, perikanan, peternakan, cukup luar biasa potensi kita. Ini akan menjadi kendala ketika transportasinya lewat Pekat ataupun Bima. Selain komoditasnya, juga akan dihadapkan pada biaya tinggi. Sehingga kita tidak akan mampu bersaing di pasar yang lebih tinggi,” ujarnya.
Gambaran persoalan distribusi itu terlihat dari komoditas tuna asal Kecamatan Kilo. Selama ini, hasil perikanan tersebut dikirim melalui Bali sebelum dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang.
Menurut Bambang, hadirnya pelabuhan akan memberikan jalur distribusi yang lebih langsung sekaligus memperkuat identitas produk daerah. “Kita terhalang akses. Dengan adanya ini, akan terbuka. Bahwa kita juga punya potensi kekhasan Dompu, menjadi branding Dompu,” katanya.
Pembangunan Pelabuhan Kilo tersebut sebagaimana diberitakan Antara, Senin, (07/09/2026), juga diproyeksikan memberikan efek lanjutan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Selain distribusi barang, fasilitas itu diharapkan mendorong investasi dan membuka kesempatan kerja di sekitar kawasan pelabuhan.
“Kita tidak akan seperti ini lagi. Kilo akan menjadi pusat perekonomian baru,” ujarnya.
Pengembangan kawasan pelabuhan juga berkaitan dengan rencana tata ruang daerah. Kecamatan Kilo dan Manggelewa telah ditetapkan sebagai kawasan industri sehingga keberadaan pelabuhan berpotensi menjadi salah satu penghubung antara sentra produksi, kawasan industri, fasilitas pergudangan, dan jaringan distribusi antardaerah.
Konektivitas tersebut diharapkan membentuk rantai ekonomi yang lebih pendek dan efisien. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikumpulkan, disimpan, diolah, kemudian dikirim ke pasar melalui jalur laut tanpa harus sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi yang selama ini digunakan.
“Ini menjadi tonggak sejarah dalam membuka akses Dompu di mata dunia. Dengan pelabuhan ini, kita telah membuka diri, pintu seluas-luasnya untuk orang di luar datang, kemudian melihat Dompu dengan sejuta potensi yang kita miliki, sehingga nanti akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu telah menghibahkan lahan seluas 30 hektare di Desa Mbuju pada 27 Februari 2020. Proses pembangunan kemudian mendapatkan dukungan anggaran SBSN multiyears pada 2025 sebesar Rp98 miliar.
Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp40 miliar untuk pembangunan sisi laut dan Rp58 miliar untuk sisi darat. Proyek itu sebelumnya telah melalui proses lelang pada Januari 2025 dan penetapan pemenang, tetapi pelaksanaannya tertunda setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Dompu Prayitno mengatakan pembangunan pelabuhan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan logistik, serta pengembangan berbagai potensi ekonomi daerah,” katanya.
Usulan pembangunan Pelabuhan Laut Kilo telah dilakukan sejak 2019. Setelah kembali memasuki tahap pelaksanaan fisik pada 2026, UPP Kelas III Calabai Dompu menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Dompu, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Dukungan masyarakat juga dinilai penting selama proses pembangunan berlangsung. Jika konektivitas laut dapat terwujud sesuai rencana, Pelabuhan Kilo diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur transportasi, tetapi juga pintu keluar bagi komoditas Dompu menuju pasar yang lebih luas serta pemicu aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. []
Redaksi02 | Nadiya.
