Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PAMEKASAN – Persoalan ketersediaan dan status lahan membuat delapan desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur (Jatim), belum dapat memulai pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dari 189 desa di wilayah tersebut, 180 desa telah memiliki gerai yang dibangun, sedangkan satu kelurahan masih menunggu anggaran pembangunan.
Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Baihaki mengatakan kendala yang dihadapi delapan desa tersebut berkaitan dengan luas dan status kepemilikan lahan.
“Delapan desa ini belum memiliki gerai KDMP. Kalau yang lain sudah ada yang selesai, ada juga yang masih proses,” kata Baihaki, Jumat (14/8/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Baihaki, lokasi yang disiapkan untuk gerai KDMP harus memenuhi ketentuan luas antara 600 hingga 1.000 meter persegi. Sejumlah desa belum dapat melanjutkan proses karena lahan yang tersedia tidak memenuhi luas minimal tersebut.
Selain luas, status kepemilikan lahan menjadi persyaratan lain yang harus dipenuhi. Lahan yang diajukan harus merupakan aset pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi.
“Itu pun harus lengkap administrasinya. Harus diajukan permohonan penggunaan lahan kepada pihak pemilik tanah,” ujar Baihaki.
Pemerintah daerah masih mencari alternatif agar seluruh desa dapat memulai pembangunan gerai KDMP pada tahun ini. Upaya percepatan penyediaan lahan telah dilakukan, tetapi lokasi yang tidak memenuhi ketentuan harus diajukan kembali dengan lahan yang sesuai.
“Kelurahan Jungcangcang juga sempat kesulitan. Tanahnya baru ada, sekarang menunggu proses pembangunan dimulai,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembangunan gerai di sejumlah wilayah terus berjalan. Namun, Diskop UKM dan Naker belum memiliki data terbaru mengenai jumlah keseluruhan gerai yang telah rampung 100 persen.
“Semuanya TNI yang melakukan pendampingan pembangunan. Kami hanya berperan soal penyediaan lahan di semua desa,” pungkasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan KDMP tidak hanya bergantung pada proses konstruksi, tetapi juga kesiapan aset dan kelengkapan administrasi lahan. Pemerintah daerah masih berupaya mencari solusi agar desa-desa yang terkendala dapat memenuhi persyaratan dan mengikuti pembangunan gerai KDMP tahun ini. []
Redaksi02 | Nadiya.
