Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TEGAL – Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi perhatian dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Langkah tersebut didorong melalui penguatan partisipasi masyarakat sekaligus penyerahan bantuan motor sampah untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di wilayah setempat.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Minggu (9/8/2026). Kegiatan melibatkan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI).
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya Direktorat Penanganan Sampah KLH/BPLH, Desi Florita, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk mencapai target pengelolaan sampah. Pada 2026, Kabupaten Tegal ditargetkan mampu mengelola 63 persen sampah, sedangkan target nasional pada 2029 mencapai 100 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Pantura, Senin (10/08/2026).
“Untuk target 2026 di Kabupaten Tegal diharapkan sampah itu terkelola 63 persen. Sehingga untuk tahun 2029 sesuai target RPJMN, 100 persen harus sampah terkelola,” kata Desi.
Menurut Desi, sampah yang masuk ke TPA idealnya hanya berupa residu setelah proses pengurangan dan pengelolaan dilakukan sejak dari sumbernya. Rumah tangga menjadi salah satu titik penting karena menjadi sumber sampah terbesar sehingga perubahan perilaku masyarakat diperlukan untuk menekan jumlah sampah yang berakhir di TPA.
“Tanpa dukungan masyarakat, pengelolaan sampah itu sulit dilaksanakan. Sumber sampah terbesar di Indonesia terutama berasal dari rumah tangga,” ujarnya.
Selain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas TPA juga menjadi persoalan. Sejumlah TPA disebut mulai mendekati kondisi kelebihan kapasitas atau overcapacity, sementara dukungan anggaran pengelolaan sampah di sejumlah daerah masih terbatas.
“Beberapa TPA sudah mulai penuh dan mau overcapacity. Kemudian di beberapa daerah, penganggaran pengelolaan sampah juga masih kecil,” katanya.
Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui perubahan kebiasaan masyarakat. Ia juga menyoroti masih adanya sistem open dumping dalam pengelolaan sampah serta kondisi TPA yang mulai mengalami kelebihan kapasitas.
“Semua itu harus dimulai dari diri sendiri, bergotong royong, berjemaah. Tidak bisa mengelola sampah kalau tidak didukung dari diri sendiri,” ujar Shanty.
Shanty mendorong kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Menurutnya, kebiasaan memilah, mengurangi, dan mengelola sampah perlu berkembang menjadi budaya masyarakat.
“Harus dijadikan budaya. Semoga kegiatan bimtek kali ini membuat kita semua peduli terhadap lingkungan. Kebaikan itu menular,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Shanty juga menyerahkan bantuan motor sampah kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Bantuan yang merupakan bagian dari program KLH/BPLH tersebut diharapkan dapat membantu warga dalam mengangkut sampah sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
“Sebagai komitmen kami di Komisi XII, hari ini kami menyerahkan motor sampah untuk digunakan masyarakat Kabupaten Tegal agar dapat dimanfaatkan dengan baik,” ujar Shanty.
Penguatan pengelolaan dari tingkat rumah tangga diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada kapasitas fasilitas akhir, tetapi dimulai dari kebiasaan warga dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. []
Redaksi02 | Nadiya.
