Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BLITAR – Ratusan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blitar (Blitar) menyatakan siap mengundurkan diri secara massal apabila pemerintah tidak menerbitkan aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan koperasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas). Mereka menilai kejelasan regulasi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengurus yang secara formal tetap bertanggung jawab atas jalannya koperasi.
Sikap tersebut disampaikan dalam diskusi Forum Koperasi Merah Putih (FKMP) Blitar bersama mahasiswa di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Selasa (30/6/2026). Pengurus menilai rencana pengelolaan usaha KDMP oleh Agrinas selama dua tahun pertama berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai mekanisme pelimpahan kewenangan yang jelas.
Ketua FKMP Blitar, Nefi Destiandri, mengatakan pengurus tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kesalahan pengelolaan atau kerugian koperasi, meskipun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan operasional.
“Kalau misalnya nanti usaha yang dijalankan ini ada salah kelola, terjadi kerugian karena kelalaian, siapa yang dimintai pertanggung jawaban,” ujar Nefi, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa (30/06/2026).
“Berdasarkan peraturan perundangan tentang koperasi, pengurus yang harus bertanggung jawab. Dan itu artinya kami lah para pengurus ini. Padahal, kami tidak dilibatkan dalam penentuan usaha dan pengelolaannya,” katanya lagi.
Menurut Nefi, apabila tidak ada jaminan tertulis yang berkekuatan hukum, seluruh pengurus KDMP di Blitar beserta anggotanya siap mengambil langkah mundur dari kepengurusan.
“Jika kami tidak mendapatkan jaminan tertulis yang berkekuatan hukum tentang ini, kami siap mengundurkan diri massal. Seluruh pengurus KDMP di Blitar dan juga anggota KDMP akan mengundurkan diri,” tegas Nefi.
Ia menjelaskan, para pengurus sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila Agrinas dipercaya mengelola operasional koperasi. Namun, mereka menolak menanggung risiko hukum atas kebijakan yang tidak berada dalam kewenangan mereka.
“Yang kami tidak mau, kami yang nanti dimintai pertanggung jawaban hukum padahal kami sama sekali tidak dilibatkan dalam pengelolaan usaha KDMP,” ujarnya.
Nefi juga mencontohkan penandatanganan berita acara serah terima kendaraan operasional dan perlengkapan gerai yang dilakukan pengurus, padahal penggunaan serta pengelolaannya berada di luar kewenangan mereka.
“Bagaimana jika kendaraan rusak atau hilang. Apa pengurus yang tanda tangan ini yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek hukum, pengurus KDMP mempertanyakan arah pengembangan usaha koperasi. Awalnya, setiap desa menyusun rencana usaha sesuai potensi lokal, seperti penjualan susu sapi, penyediaan alat pertanian, maupun usaha berbasis komoditas desa. Namun, belakangan pemerintah mengarahkan gerai KDMP menjadi penyalur berbagai kebutuhan pokok bersubsidi.
“Dan kami sangat kaget saat tahu pas peluncuran gerai oleh Pak Prabowo pada 30 Mei lalu, ternyata gerai-gerai ini diisi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti Alfamart dan Indomaret,” ungkapnya.
FKMP Blitar menilai model usaha tersebut berpotensi menimbulkan persaingan dengan toko kelontong milik warga apabila tidak diatur secara tepat. Hingga kini, lebih dari 90 persen desa dan kelurahan di Blitar telah membentuk KDMP, sehingga kejelasan regulasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengurus. []
Redaksi02 | Nadiya.
