Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ENDE – Pemerintah pusat menyoroti pentingnya ketepatan lokasi pembangunan fasilitas publik setelah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni, Kabupaten Ende, menyusul polemik rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di area sekolah yang dinilai tidak sesuai peruntukan.
Peninjauan tersebut dilakukan setelah muncul perhatian publik terkait rencana pembangunan KDMP yang semula akan ditempatkan di area belakang sekolah, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa di SDN Wolomoni. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan tersebut agar tidak menimbulkan dampak terhadap proses pendidikan.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa perencanaan pembangunan fasilitas seperti koperasi desa harus lebih matang dan mempertimbangkan aspek sosial serta fungsi ruang publik. Ia juga menyinggung adanya sejumlah kasus serupa di berbagai daerah yang menunjukkan lemahnya ketepatan penentuan lokasi proyek pembangunan.
“Gibran Sebut Sejumlah Koperasi Desa Merah Putih Akan Dievaluasi karena Lokasinya tak Tepat, sebagaimana diwartakan Serambi Indonesia, Kamis (18/06/2026),” yang sebelumnya menyoroti sejumlah lokasi pembangunan KDMP yang dinilai tidak sesuai, mulai dari area yang sulit dijangkau hingga lokasi yang berdekatan dengan fasilitas sensitif.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kepentingan pendidikan maupun kenyamanan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu melibatkan warga sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci agar program KDMP dapat berjalan efektif tanpa mengganggu fungsi layanan dasar seperti pendidikan. Dengan keputusan pemindahan lokasi di SDN Wolomoni, pemerintah berharap aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan pembangunan.
Kasus ini menjadi evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program KDMP yang saat ini tengah digencarkan di berbagai daerah, terutama dalam memastikan setiap pembangunan benar-benar sesuai dengan tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. []
Redaksi02 | Nadiya.
