Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MIMIKA – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Mimika (Mimika) dan Kabupaten Nabire (Nabire). Evaluasi dilakukan untuk memastikan koperasi desa dan kelurahan mampu berkembang secara transparan, akuntabel, serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan evaluasi yang berlangsung pada Triwulan II Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal program strategis yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi desa dan kelurahan di Provinsi Papua Tengah.
Dalam pelaksanaannya, tim BPKP Papua Tengah melakukan uji petik ke sejumlah lokasi guna memetakan tingkat kesiapan koperasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah perbaikan dan penguatan kebijakan secara tepat sasaran.
Selain melakukan peninjauan langsung, BPKP Papua Tengah juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Mimika serta Dinas Koperasi dan UKM Nabire. Perangkat desa turut dilibatkan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BPKP berharap tata kelola koperasi dapat berjalan secara memadai sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi maupun masyarakat di sekitarnya,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah yang diperoleh Fajar Papua, Kamis (18/06/2026).
BPKP menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak semata-mata bertujuan menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, pengawasan diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan koperasi dapat memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program KDKMP merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Melalui evaluasi berkala, pemerintah berupaya memastikan koperasi mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Ke depan, tata kelola koperasi yang semakin baik diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa di Papua Tengah. []
Redaksi02 | Nadiya.
