Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANYUMAS – Situasi pelayanan di Kantor Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, kembali terganggu setelah gerbang kantor desa tersebut ditemukan dalam kondisi disegel dan sejumlah spanduk bernada penolakan terhadap proses islah antara kepala desa dan perangkat desa terpasang pada Rabu (17/06/2026).
Aksi tersebut diduga dilakukan oleh pihak yang belum diketahui identitasnya dan langsung memicu perhatian aparat keamanan serta pemerintah setempat karena berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Spanduk yang terpasang di area gerbang kantor desa memuat sejumlah pesan penolakan terhadap proses perdamaian antara kepala desa dan perangkat, termasuk tuntutan penegakan sanksi administrasi dan hukum serta desakan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kepastian penanganan konflik.
Terkait peristiwa tersebut, Kepala Desa Klapagading Kulon, Karsono, mengaku tidak mengetahui pihak yang melakukan penyegelan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan meskipun situasi di lingkungan kantor desa sedang tidak kondusif.
“Saya tidak tahu siapa yang menyegelnya. Tetapi kami tetap meminta kepada perangkat desa untuk bisa melayani masyarakat sebagaimana biasanya,” jelasnya sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Rabu, (17/06/2026).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah menyerahkan surat pencabutan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada delapan perangkat desa sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik internal di lingkungan pemerintahan Desa Klapagading Kulon. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan damai belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pihak.
Saat ini, aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) masih bersiaga di sekitar lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah Kecamatan Wangon bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga terus melakukan koordinasi untuk merespons perkembangan situasi tersebut.
Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan dialog agar stabilitas pemerintahan desa serta pelayanan publik dapat kembali normal tanpa gangguan. []
Redaksi02 | Nadiya.
