Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SERANG – Penguatan ekonomi desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata. Melalui optimalisasi potensi lokal, desa diharapkan mampu menjadi pusat produksi, pencipta lapangan kerja, sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (10/6/2026). Forum tersebut menegaskan pentingnya menjadikan desa sebagai pelaku utama pembangunan nasional, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan.
Ketua Umum (Ketum) APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menilai desa memiliki kekuatan besar melalui sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar, sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Kamis, (11/06/2026).
Menurutnya, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di Indonesia, APDESI Merah Putih memandang desa memiliki posisi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih, menegaskan bahwa kemajuan desa menjadi fondasi utama kemajuan bangsa.
”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” jelas Johan.
Ia menambahkan, pembangunan desa harus diwujudkan melalui program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Johan menilai tantangan utama desa saat ini bukan pada minimnya potensi, melainkan keterbatasan akses permodalan, teknologi, pendampingan usaha, dan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk mendukung tata kelola ekonomi desa yang lebih profesional dan transparan.
”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. bisa diawasi bersama,” kata Johan.
“Desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan,” lanjutnya.
Sementara itu, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.
“Perlu revitalisasi konsep pembangunan desa, bukan sekadar pembangunan di desa. Peningkatan kapasitas ekonomi desa dijalankan melalui demokratisasi ekonomi desa,” ujar Awan.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan desa seharusnya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan. []
Redaksi02 | Nadiya.
