JAKARTA – Penguatan ekonomi desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan lebih dari 75 ribu desa yang tersebar di seluruh Indonesia, kawasan perdesaan dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menopang perekonomian nasional.
Pandangan tersebut mengemuka dalam berbagai pembahasan terkait pembangunan desa yang menyoroti pentingnya peran masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Desa dinilai tidak lagi hanya menjadi sasaran program pembangunan, melainkan harus mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi dari tingkat akar rumput.
Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, Anwar Sadat, menegaskan bahwa desa memiliki modal besar untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional.
“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa perlu diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
Selain penguatan sektor produktif, transformasi digital juga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan ekonomi desa yang lebih transparan dan profesional. Sistem digital diharapkan mampu membantu pengelolaan data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan secara lebih akuntabel.
Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, menilai koperasi harus menjadi pusat penggerak ekonomi desa agar petani dan pelaku usaha desa memiliki kepastian pasar serta harga yang lebih baik.
”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. bisa diawasi bersama,” kata Johan.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan aktivitas ekonomi desa berjalan sehat dan berkelanjutan.
“Desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan,” kata Johan.
Sementara itu, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menekankan bahwa pembangunan desa harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Perlu revitalisasi konsep pembangunan desa, bukan sekadar pembangunan di desa. Peningkatan kapasitas ekonomi desa dijalankan melalui demokratisasi ekonomi desa,” ujar Awan.
Gagasan penguatan ekonomi desa, digitalisasi koperasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa, sebagaimana diberitakan Okezone, Rabu, (10/06/2026). Ke depan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara