Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata terus menunjukkan perkembangan signifikan dan dinilai mampu memperkuat daya saing destinasi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Hingga akhir Mei 2026, kolaborasi antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar pada lebih dari seribu destinasi wisata di berbagai provinsi. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata halal berbasis desa.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas produk dan layanan wisata.
“Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata,” kata Widiyanti dalam keterangan bersama BPJPH di Jakarta, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (04/06/2026).
Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kemenpar dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, program tersebut telah menjangkau 1.119 destinasi wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Menpar juga mengapresiasi percepatan pelaksanaan program yang dilakukan BPJPH. Berdasarkan data per 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berada di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.
“Kami sangat mengapresiasi BPJPH atas program sertifikasi halal ini. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menilai capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya sinergi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
Menurut Haikal, potensi pengembangan sertifikasi halal di desa wisata masih sangat besar mengingat jumlah pelaku usaha dan destinasi wisata di Indonesia terus berkembang.
“Jaminan Produk Halal (JPH) bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Haikal.
Ia menambahkan bahwa produk desa wisata yang telah mengantongi sertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperluas jangkauan usaha masyarakat.
“Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Program sertifikasi halal di desa wisata diharapkan menjadi salah satu fondasi pengembangan pariwisata berkualitas yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
