Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa yang diusulkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memunculkan perdebatan mengenai prioritas pembangunan nasional. Di satu sisi program tersebut dinilai dapat memperluas akses budaya dan mendukung industri kreatif, namun di sisi lain muncul kritik karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat desa yang dianggap lebih mendesak.
Perdebatan berkembang luas setelah usulan tersebut menjadi perhatian publik pada Selasa (2/6/2026). Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi pembangunan bioskop di desa ketika persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga akses air bersih masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan di media sosial menyampaikan, “Jalan desa masih banyak yang rusak, puskesmas kekurangan fasilitas, kenapa yang dibangun dulu justru bioskop?”
Pandangan tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan anggaran negara. Banyak warga menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan fundamental masyarakat terpenuhi sebelum mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana hiburan.
Di sisi lain, pendukung program menilai keberadaan bioskop desa memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar tempat menonton film. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Rahmawati Zainal Paliwang, menyebut program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan akses terhadap industri kreatif nasional.
Menurutnya, distribusi film nasional selama ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga masyarakat di daerah memiliki akses yang lebih terbatas terhadap karya perfilman Indonesia. Selain itu, keberadaan bioskop desa diharapkan dapat membuka ruang bagi sineas lokal dan rumah produksi skala kecil untuk menjangkau penonton yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga soal pemerataan akses budaya dan penguatan ekosistem industri kreatif nasional,” demikian argumentasi yang disampaikan pendukung program tersebut, sebagaimana diberitakan Kanal9, Selasa, (02/06/2026).
Selain aspek budaya, program ini juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Namun sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, melainkan juga kesiapan pengelolaan, biaya operasional, ketersediaan konten, serta minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
Jika tidak dirancang secara matang, bioskop desa dikhawatirkan berisiko menjadi fasilitas yang kurang dimanfaatkan dan membebani anggaran pada masa mendatang. Sebaliknya, apabila terintegrasi dengan kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan ekonomi kreatif, fasilitas tersebut berpotensi menjadi ruang produktif bagi masyarakat desa.
Perdebatan mengenai pembangunan 1.000 bioskop desa pada akhirnya memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan investasi sektor budaya dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, penentuan prioritas pembangunan menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. []
Redaksi02 | Nadiya.
