Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun ekonomi desa yang tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Langkah ini dilakukan dengan mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi kelembagaan ekonomi desa.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menegaskan bahwa pembangunan desa tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral. Menurutnya, desa harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan nasional dengan masyarakat sebagai pelaku utama yang perlu diperkuat kapasitas ekonominya.
“Ekonomi masyarakat desa yang kuat, inklusif, dan adaptif adalah fondasi utama ketangguhan desa. UMKM desa harus menjadi motor penggerak utama dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim,” ujarnya dalam Forum Kolaborasi Sinergi Program Berbasis Desa Lintas Kementerian/Lembaga bertema Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketangguhan Desa Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim di Kalibata, Jakarta, Jumat (22/05/2026), sebagaimana diberitakan Suara Pemerintah, Sabtu, (23/05/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan pada September 2025 mencapai 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,60 persen. Dari total 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia, sebagian besar berada di kawasan desa. Selain itu, sekitar 2,2 juta masyarakat masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Tantangan lain yang dihadapi desa adalah tingginya kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 70 persen kejadian bencana terjadi di wilayah perdesaan. Sementara itu, data Potensi Desa (Podes) 2024 mencatat sebanyak 35,02 persen desa dan kelurahan mengalami bencana alam sepanjang 2023 hingga 2024, dengan banjir, gempa bumi, dan tanah longsor menjadi kejadian yang paling dominan.
Abdul Haris menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang menjadi penopang ekonomi desa.
“Bencana merusak aset produktif, memutus rantai pasok, menutup akses pasar, dan menggagalkan upaya masyarakat yang telah dibangun bertahun-tahun. Kondisi ini menciptakan jebakan kemiskinan akibat bencana,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai instrumen penguatan ekonomi desa. Hingga Mei 2026, terdapat 73.500 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus berjalan, dengan 9.710 unit telah berdiri dan 24.445 unit masih dalam proses pengembangan.
Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun pada 2026 serta anggaran pemberdayaan masyarakat lintas kementerian dan lembaga yang nilainya melebihi Rp300 triliun. Namun, Kemenko PM menilai efektivitas program tersebut sangat bergantung pada integrasi dan sinergi antarinstansi.
Dalam forum tersebut, Kemenko PM menekankan tiga pilar utama penguatan ekonomi desa, yakni pengembangan UMKM yang terhubung dengan rantai pasok dan pasar, transformasi BUM Desa serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak hilirisasi ekonomi lokal, serta penyediaan pembiayaan yang inklusif melalui dukungan perbankan, Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, dan Dana Desa.
Melalui penguatan sinergi program lintas sektor, pemerintah berharap ketahanan ekonomi desa dapat semakin meningkat sehingga masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana maupun dampak perubahan iklim di masa mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
