Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SIDOARJO – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa hingga distribusi pasar.
Peluncuran program berlangsung di Gudang Bulog Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/05/2026). Program tersebut menitikberatkan pada penguatan produksi, pascapanen, serta distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini telah berjalan di berbagai daerah.
“Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujar Aida sebagaimana dilansir Kompas, Minggu, (18/05/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan atau volatile food pada April 2026 mencapai 3,37 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi umum sebesar 2,42 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi perubahan iklim, persoalan distribusi, hingga tantangan regenerasi petani dan alih fungsi lahan pertanian.
Dalam implementasinya, GPIPS mengedepankan tiga fokus utama, yakni penyelarasan program ketahanan pangan pemerintah, penguatan pelibatan kelompok tani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan kerja sama antardaerah melalui skema business-to-business (B2B).
Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki peran strategis sebagai sentra produksi pangan nasional sekaligus jalur distribusi menuju kawasan timur Indonesia. Pada 2025, Jawa Timur tercatat sebagai penghasil padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34 persen atau sekitar 10,57 juta ton produksi.
Selain itu, wilayah tersebut juga menjadi produsen utama jagung, cabai rawit, serta bawang merah nasional. Distribusi pangan diperkuat melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan kapasitas gudang Bulog Jawa Timur yang mencapai 1,22 juta ton.
Program penguatan pangan berbasis desa juga terlihat di sejumlah daerah binaan BI. Salah satunya Kampung Organik Brenjonk di Kabupaten Mojokerto yang mengembangkan pertanian organik terpadu berbasis masyarakat sejak 2007.
Inisiator Kampung Organik Brenjonk, Slamet, mengatakan komunitas tersebut kini memiliki 109 anggota dengan mayoritas ibu rumah tangga dan mampu mengirim 2 hingga 3 ton produk organik per bulan.
“Dengan akses pasar premium, kami bisa dapat harga yang lebih mahal,” ujar Slamet.
Penguatan produksi juga dilakukan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Abadi, Kabupaten Nganjuk, melalui pengelolaan benih bawang merah varietas Tajuk yang dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia.
“Kalau panen 10 ton, paling tidak 2 sampai 3 ton disimpan untuk calon benih. Sisanya, 7 ton bisa dijual untuk konsumsi kalau harganya bagus,” kata Pembina Gapoktan Karya Abadi, Bambang Suparno.
Sementara itu, di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari mengembangkan peternakan terpadu berbasis ekonomi desa. Koperasi tersebut mengelola peternakan sapi dan domba, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik, hingga usaha kuliner sate yang melibatkan ratusan peternak lokal.
“Kalau tidak dimanfaatkan, limbah jagung itu dibuang atau dibakar. Dengan koperasi yang kami kelola, minimal tidak terbuang dan bisa menjadi pakan,” tutur Ketua Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari, Tomy Distianto.
Melalui GPIPS, pemerintah dan BI berharap pengendalian inflasi pangan tidak hanya berfokus pada intervensi harga jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan dari desa hingga pasar nasional. []
Redaksi02 | Nadiya.
