Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR – Ribuan warga Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menghadapi ketidakpastian hukum selama lebih dari satu tahun akibat sengketa lahan yang diklaim masuk kawasan hutan berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Kehutanan tahun 2014. Kepala Desa Sukawangi, Budiyanto, mendatangi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadi mantan presiden di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026), untuk mencari solusi langsung terhadap permasalahan ini.
Pertemuan singkat sekitar 10 menit tersebut melibatkan Budiyanto bersama Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta tokoh masyarakat setempat. Budiyanto menyampaikan bahwa desa mereka telah ada puluhan tahun, namun SK 2014 memasukkan seluruh desa ke dalam kawasan hutan, sehingga 14.000 warga hidup dalam ketidakpastian.
“Iya itu hari Jumat kemarin kita ke sana (ngadu ke Pak Jokowi). Beliau welcome, terbuka. Kita sempat bincang-bincang. Beliau nanya dari mana, saya bilang dari Bogor, saya kebetulan Kades Sukawangi,” ujar Budiyanto sebagaimana dilansir Kompas.com, Senin, (11/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi merespons dengan menyatakan akan memantau langsung ke Kementerian Kehutanan agar kasus sengketa segera ditindaklanjuti. Budiyanto juga menekankan bahwa ia sudah menempuh berbagai jalur, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kementerian, hingga DPR RI selama setahun terakhir, termasuk menemui pihak Kementerian Kehutanan pada November 2025, tetapi belum ada hasil konkret.
“Satu, silaturahmi. Kedua, menanyakan (SK) ini kan zamannya Bapak jadi presiden, jadi kita mohon petunjuk,” jelas Budiyanto. Menurutnya, komunikasi pasca pertemuan dengan mantan presiden mulai terbuka, dan kasus Sukawangi kini menjadi prioritas yang akan segera ditindaklanjuti.
Budiyanto berharap dengan keterlibatan langsung mantan presiden, penyelesaian sengketa lahan di desanya dapat segera terwujud, memberi kepastian hukum bagi warga yang selama ini menghadapi kesulitan. []
Redaksi02 | Nadiya.
